oleh

ADS Kembali Datangi DPRD Pertanyakan Aspirasi Pengoperasian Damri Perintis. Ini Hasil Kesepakatannya!!!

Kabarsinjai.com – Asosiasi Driver Sinjai (ADS) kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sinjai, Jumat (13/10) untuk mempertanyakan hasil kordinasi antara pihak Komisi III DPRD dengan pihak forum mobil angkutan Perintis (Damri) yang dinilai merugikan driver angkutan antar kota di Sinjai.

Kedatangan Asosiasi driver Sinjai tersebut, diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar dan Hj. Andi Kartini Ottong, serta dihadiri oleh Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sinjai H. Firdaus yang didampingi sekretarisnya di ruang aspirasi DPRD Sinjai.

Menurut Ketua Asosiasi Driver Sinjai, Muh Azhar mewakili driver lainnya mengatakan kedatangannya bermaksud, mempertanyakan hasil kordinasi pihak komisi III DPRD dengan forum Damri terkait persoalan pengoperasian mobil damri yang mengambil penumpang pendek diluar halte dan terminal yang telah ditentukan.

“Ini kunjungan kaminyang ketiga dan kami datang mempertanyakan kembali, karena sekarang ini kondisinya sudah sangat memberatkan bagi kami semenjak beroperasinya mobil damri di Sinjai,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar mengaku paham dengan kondisi yang dialami oleh para driver tersebut, namun aturan ini merupakan aturan pusat yang mestinya mesti ada solusi yang harus diambil secara bijak.

“Untuk itu kami sengaja hadirkan Kadis Perhubungan untuk kita sama-sama mengambil kebijakan yang akan dilakukan untuk solusi permasalahan ini,” ujarnya.

Sedangkan menurut, Wakil Ketua DPRD Sinjai Andi Kartini bahwa pihak DPRD telah berkordinasi dengan pihak Damri terkait keluhan dari sopir AKDP yang ada di Sinjai.

“Aspirasi ini telah kita kordinasikan, termasuk laporan tentang adanya sopir damri yang melanggar aturan rute pengambilan penumpang yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sinjai H Firdaus, dihadapan para driver menegaskan, akan menarik pengoperasian mobil damri, namun dengan catatan para driver harus memiliki legalitas izin angkutan yang memiliki payung hukum kelembagaan yang menaungi melalui koperasi kelembagaan.

“Jika ijin legalitasnya sudah lengkap, saya siap memfasilitasi untuk pengurusan ke Dinas Perhubungan Provinsi. Jika semuanya sudah lengkap pengoperasian mobil damri akan saya tarik menjadi angkutan kota ke desa dan sebaliknya,” tegas Firdaus.

Dalam pertemuan tersebut disepakati ADS dan Dinas Perhubungan Sinjai, akan kembali melakukan pertemuan untuk membahas secara tekhnis agar dalam pengurusan akte kelembagaan koperasi dapat segera diselesaikan. (*)

Editor   : A. Mirza.

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU