oleh

Aliansi Masyarakat Peduli Sinjai Turun Kejalan.. Ini Tuntutannya!!!

Kabarsinjai.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Sinjai melakukan aksi damai terkait perbaikan jalan di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat yang dianggap belum terealisasi hingga saat ini. Senin, (27/11/2017).

Aksi damai tersebut dilaksanakan di empat tempat berbeda yakni, diawali di Lapangan Nasional (Lapnas) menuju ke Tugu Sinjai Bersatu – Taman Topekkong perempatan Jalan Bhayangkara – Jenderal Sudirman dan berakhir di Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai dengan pengawalan ketat pihak Kepolisian Resort (Polres) Sinjai.

Salah satu peserta aksi, Asis dalam orasinya meneriakkan bahwa pembangunan jalanan di Desa Turungan Baji sampai hari ini belum ada sama sekali. “ Kami di Turungan Baji belum pernah merasakan pembangunan yang berkualitas dari pemerintah daerah,” teriaknya.

Sementara itu Kordinator Lapangan (Korlap) A. Imran yang ditemui tim kabarsinjai.com menjelaskan bahwa aksi ini adalah aksi yang menuntut pemerintah daerah Sinjai dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) atas janji yang telah di sampaikan ditahun 2016 lalu akan memprioritaskan Jalanan di Turungan Baji tahun 2017.

“Tahun lalu di tanggal 29 Juli 2016 Dinas PUPR melalui media online Bugiswarta.com telah berjanji akan memprioritaskan jalan di Turungan Baji namun hingga saat ini akhir 2017 belum sama sekali terealisasi,” ungkapnya.

Kemudian dikatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan Jalan yang berada di Dusun Soppeng dan Dusun Bilulu yang semula dirintis sebagai jalan poros untuk menghubungkan kecamatan Bulupoddo dan Sinjai Barat, kini dialihkan ke Balabbara yang tembus depan rumah Kepala Desa Turungan Baji karena, di Balabbara bukan pemukiman melainkan daerah rawan longsor padahal jalanan adalah untuk kesejahteraan rakyat.

” Pengalihan jalan tanpa melibatkan masyarakat (Partisipatif) adalah pembangunan yang melenceng dari asa partispatif dan akuntabilitas, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Olehnya itu kami menolak dan menuntut Realisasikan janji Dinas PUPR, Perbaiki Jalan Poros Desa didua Dusun (Soppeng dan Bilulu), keterbukaan Desa, Pembangunan Desa yang terbuka serta meminta pembangunan di Desa Turungan Baji,” jelas Imran. (*)

Editor    : A. Mirza.

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU