AMP Sinjai Akan Laporkan Pokja Satu RSUD ke DPRD, Kejaksaan dan Polres Soal Dugaan Pengaturan Tender

KABARSINJAI.COM, Sinjai – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Sinjai akan mengadukan Pokja Satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai yang ditunjuk Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekertariat Daerah Sinjai Ke DPRD terkait proses tender yang terkesan adanya pengaturan.

Bahkan untuk 2 paket perencanan pembangunan gedung IGD Dan Gedung Rawat Inap RSUD yang dimaksud tersebut juga akan dilaporkan ke Kejaksaan dan Polres Sinjai.

“Ada beberapa hal yang menjadi dasar sehingga kami menganggap paket pekerjaan tersebut dilakukan terburu buru dan ada indikasi pengaturan”, Ungkap Rola, Selasa (16/07) kepada media ini.

Dasar tersebut yakni

  1. PPK dalam hal ini tidak menjalankan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Pepres Nomor 16 tahun 2018 sebagimana dijelasakan pada BAB III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pasal 11 tentang tugas PPK diantaranya ayat 1  poin (d) menetapkan HPS. Serta pada BAB IV pasal 18 ayat 7 perencanaan pengadaa melalui Penyedia meliputi; poin (b) penyusunan perkiraan biaya/RAB. Berdasarkan hal tersebut kami inidikasi bahwa lelang ini terkesan dipaksakan.
  2. Sangat bertentagan dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Pepres Nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan pasal 7. Adapun bukti indikasi yang kami dapatkan bahwa lelang ini terkesan dipaksakan :               – Lelang Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Rawat Inap  berdasarkan jadwal tahapan tender pada portal http://lpse.sinjaikab.go.id penetapan pemenang tanggal 09 Mei 2019 dan tanda tangan kontrak tanggal 22 Mei 2019 yang dimenangkan oleh 2 Cvsedangkan tahapan lelang fisik Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD dimulai tanggal 25 juni 2019, ini bukti bahwa tahapan perencanaan dimulai dari masa kontrak sampai produk hasil perencanaan dengan pekerjaan yang komplit hanya dikerjakan selama 29 hari sehingga didalm Dokumen lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap pada bagian daftar kuantitas dan harga hanya menampilkan urian pekerjaan dengan satuan pembayaran Lumsum (LS).
  3. Pemilihan cara pembayaran dengan menggunakan metode Lumsum (LS),berarti PPK dalam hal ini telah memastikan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti serta batas waktu tertentu.

Intinya begini produk konsultan perencana belum selesai, proyek fisik sudah di tenderkan. Jika melihat dari masa kontrak perencanaan tidak cukup bekerja 30 hari, Sedangkan perencanaan gedung yang sifatnya DED tidak masuk akal hanya dikerjakan 29 hari berdasarkan jadwal yang ada di portal semenjak selesai tanda tangan kontrak konsultan perencana.

“Kok ada produk yang dihasilkan oleh perencana dengan nilai fantastis Rp.285 Juta lebih dan IGD Rp.341 jutaan lebih hanya menghasilkan gambar dengan beberapa lembar, dan tidak sama sekali memilik RAB, hanya menghasilkan uraian pekerjaan dan lumsum”, Terangnya.

Sambung Rola bahwa dari awal memang sudah terindikasi jika ada perusahaan tertentu yang ingin dimenangkan dan ini jelas sangat merugikan banyak perusahaan yang ingin ikut dalam lelang pada paket tersebut baik untuk konsultan maupun pengerjaan kedua gedung tersebut.

“Kita harus sama sama mengawal proses pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai”,  Tutup Rola. (**)

Editor / Bahar