Anggap Seleksi Lelang Jabatan Sekda Cacad Hukum, Labrak Sinjai Laporkan Pansel Ke Kejati Sulsel

Kabarsinjai.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan dirinya Laskar Berantas Korupsi (Labrak) Sinjai resmi melaporkan Tim Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai dan Bupati Sinjai ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel). Senin, (20/11/2017).

Awaluddin Adil selaku Pimpinan Labrak Sinjai menyerahkan surat laporan yang berisikan, meminta agar tahapan seleksi jabatan Sekda Sinjai segera dihentikan atau dibatalkan karena dinilai cacat hukum. Hal tersebut menurutnya dilandasi karena semua peserta lelang jabatan sebanyak 4 (empat) orang tidak menuhi syarat seperti diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) No.5 Tahun 2014 dan PP. No.11 Tahun 2017.

“Perlu disampaikan bahwa pengumuman Pansel tentang persyaratan pendaftaran peserta lelang tidak sesuai maksud PP. No.11 Tahun 2017 antara lain, dipengumuman Pansel tertulis minimal 2 tahun dalam jabatan,” ungkapnya.

Padahal jelasnya syarat tersebut hanya untuk pejabat Fungsional, sedangkan yang ikut sebanyak 4 orang semuanya dari jabatan struktural, syaratnya harus 5 tahun menduduki jabatan. Selain itu syarat rekam jejak juga tidak di masukkan pada pengumuman Pansel.

“Jadi pengumuman Pansel tersebut sengaja dibuat untuk melanggar UU ASN, agar memberi peluang pejabat tidak bersyarat atau pejabat bermasalah dan tidak bermoral menduduki jabatan Sekda. sementara maksud UU ASN melaksanakan lelang jabatan, agar menghasilkan pejabat profesional, senioritas dan pejabat tidak bermasalah,” jelasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penindakan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin yang menerima surat laporan tersebut mengatakan akan menindaklanjuti laporan ini sesuai hukum dan sesuai intruksi pimpinan.

“Saya menganjurkan pula agar laporan seperti ini dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memang mempunyai kewenangan terkait hal tersebut”, ujarnya.

Adapun nama peserta lelang jabatan sekda Sinjai sbb :

1. Drs. Akbar, M.Si.
– Belum cukup 5 tahun menduduki jabatan.
– Pernah dikenakan sanksi administratif atau nonjob selama 6 tahun krn mendukung calonBupati.
-Jabatan pada saat dikenakan sanksi atau nonjob adalah Kabag Ekonomi.
– Terlibat kasus pembayaran Gaji PNS berdasarkan hasil laporan inspektorat.

2. Dra.Hj. Ratnawati Arief, M.Si.
– Belum cukup 5 Tahun menduduki jabatan.
– Terlibat kasus pembayaran Gaji PNS, berdasarkan laporan Inspektorat.

3. Drs.Muh. Irvan, M.Si.
– Belum cukup 5 Tahun menduduki jabatan
– Terlibat kasus pembayaran gaji PNS, sesuai hasil laporan Inspektorat.

4. H.Firdaus, S.sos.
– Belum cukup 5 Tahun menduduki jabatan.
– Pernah dikenakan sanksi administratif karena moralitas sebab perselingkuhan wanita. (*)

Editor   : A. Mirza.