Bahas Ranperda Kepemudaan, Sinjai Youth Forum KNPI Hadirkan Pansus I DPRD Sinjai

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Sinjai Youth Forum, yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sinjai, berlangsung Gedung Pemuda Jalan Syarif Al Qadri, Jumat (11/10/19).

Kegiatan yang menghadirkan Pansus I DPRD Sinjai, ini merupakan konsultasi publik terkait Ranperda Kepemudaan yang kini sementara disempurnakan oleh Pemkab Sinjai bersama Pansus I DPRD Sinjai.

Turut hadir anggota Pansus I DPRD Sinjai, Muzawwir, Zahra Usman dan Hartati Malkab, Bagian Hukum Setdakab Sinjai, Akdemisi  dan OKP se-Kabupaten Sinjai.

Menurut Muzawwir, anggota Pansus I DPRD Sinjai, mengatakan Ranperda yang dilahirkan, ini sangat penting sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah daerah utamanya dalam pengangaran kepemudaan.

Baca Juga: Besok, PLN ULP Sinjai Akan Melakukan Pemadaman Listrik di Tiga Kecamatan, Ada Apa?

Maksud Ranperda Kepemudaan tersebut, untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita citanya.

Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan.

“Jadi Ranperda ini kalau sudah ditetapkan menjadi Perda, maka akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan”, katanya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Sinjai Satria Ramli menuturkan dengan adanya Perda kepemudaan nanti, maka program pembangunan kepemudaan semakin terencana, terarah dan berkesinambungan. Sehingga optimalisasi potensi pemuda semakin dapat berkembang.

“Jadi perda itu ibaratnya kitab pemuda yang menjadi rujukan baik oleh pemerintah maupun pemuda dan kelembagaanya dalam menyusun kebijakan dan program-program kepemudaan”, terangnya.

Baca Juga: Jadi Nominator Kabupaten Layak Pemuda, Sinjai Kedatangan Tim Verifikasi Kemenpora

Salah satu yang menarik dari Ranperda Kepemudaan ini, ungkapnya adalah tentang kewirausahaan pemuda. Dimana dalam Ranperda ini, pemerintah wajib untuk memberikan pelatihan sampai pada akses permodalan.

“Tentunya kita berharap bahwa setelah disahkan Ranperda ini menjadi perda maka pihak-pihak yang terkait bisa segera menindaklanjuti dalam bentuk aksi jangan sampai perdanya hanya menjadi pajangan”, harapnya. (Red)

Editor/Bahar