oleh

Bawaslu Sinjai Tanggapi Polemik Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pemilu 2019

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Soal pelibatan hak suara orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada Pemilu 2019 yang ramai diperbincangkan warga net di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai, Muh Rusmin angkat bicara.

Ditemui wartawan, Rusmin menjelaskan bahwa maksud dari polemik yang selama ini beredar di masyarakat terkait hak suara orang gila itu tidak benar.

Menurut dia, bukan warga yang sedang memiliki gangguan mental (sakit jiwa) yang sedang dicari. Melainkan, warga yang pernah mengalami sakit jiwa dan saat ini sedang sembuh dari penyakitnya.

Baca Juga:
Belajar Smart Kampung, Bupati Sinjai Kuker ke Banyuwangi
Pemkab Sinjai dan Bank Indonesia Teken MoU di Bidang Pengembangan Pariwisata

“Jadi ini perlu diluruskan bahwa sesungguhnya namanya orang gila itu tidak rasional tentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya jadi yang dimaksudkan dan didorongkan oleh Bawaslu kemarin di pleno KPU RI adalah mantan penyandang cacat mental yang benar sudah sembuh atau warga yang pernah mengalami sakit jiwa,” kata Rusmin saat berkunjung ke KPU Sinjai, Selasa (4/12/2018).

Maksud dari kegiatan tersebut, Kata Rusmin, berdasarkan undang-undang kepemiluan yakni bagi orang yang sudah pulih dari sakit jiwanya dan telah mendapatkan surat keterangan dari dokter kejiwaan maupun dari Rumah Sakit bahwa yang bersangkutan sudah tidak sakit jiwa lagi, maka orang tersebut wajib diberikan hak pilih.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemudian didaftarkan ulang sebagai pemilih, yaitu harus ada keterangan dokter kejiwaan yang memastikan orang tersebut sudah normal maka itu tetap harus dijamin hak suaranya,” tambahnya.

Terkait, pelibatan hak pilih warga mantan cacat mental ini pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak KPU Sinjai, “KPU yang cari dan daftarkan warga yang pernah alami sakit jiwa. Sementara Bawaslu mengawasinya,” kuncinya. (Clk)

Editor/Riswan.

Komentar Facebook

BERITA TERBARU