oleh

Begini Kolaborasi Kejari & Pemkab Cegah Penyimpangan Dana Desa Hingga Kelurahan di Sinjai

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Selama beberapa tahun terakhir pemerintah desa (Pemdes) di seluruh Indonesia menerima suntikan anggaran yang besar melalui dana desa (DD). Tak ayal banyak desa yang tersandung masalah mengenai pengelolaan anggaran besar tersebut.

Tak terkecuali di Kabupaten Sinjai, upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan tersebut terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai.

Upaya pencegahan itu dilakukan dengan melakukan pendampingan, pengawasan atau monitoring penggunaan dana desa terhadap 67 Pemdes yang ada di Bumi Panrita Kitta. Termasuk di 13 Kelurahan.

Pendampingan itu dilakukan, menurut Kajari Sinjai, Ajie Prasetya, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Sinjai.

BACA JUGA: Pasien Sembuh Corona di Sinjai Mencapai 313, Dirawat 38 Orang

“Dalam melakukan pendampingan Dana Desa sudah ada tim yang mengawal pelaksanaan dana desa sehingga komunikasi perlu dilakukan untuk mencegah adanya penyelewengan”, ungkap Ajie di ruang kerjanya, Jumat (18/9/2020)

Menurut Ajie, Kejaksaan memang diharapkan untuk melakukan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sehingga, untuk menunjang program itu, kata Ajie, pihaknya melakukan program yang bersentuhan langsung dengan pembangunan di Sinjai.

Pihaknya membentuk dan menerjunkan langsung tim pengawasan ke 67 Desa dan 13 Kelurahan. Dengan pendampingan ini, diharapkan membantu para Kades dalam mengambil keputusan dan mewujudkan perbaikan birokrasi, sehingga percepatan program-program pembangunan strategis dapat dilakukan.

Lebih lanjut Ajie, mengatakan dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta inteligen juga melakukan pendampingan dana covid-19 yang di refocusing yang ada di OPD terkait Lingkup Pemkab Sinjai.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai, Yuhadi Samad, mengemukakan banyak manfaat yang diterima pemerintah desa dengan pendampingan ini seperti Kejaksaan melakukan monev dipertengahan anggaran terkait pengelolaan keuangan desa, kunjungan lokasi kepekerjaan fisik.

BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan: Bantuan Subsidi Gaji di Sinjai Mulai Disalurkan

“Jadi dalam pendampingan, Kejari mengedepankan pembinaan terhadap teman-teman di Desa agar tidak tersandung kasus penyimpangan”, tandasnya.

Termasuk aset desa yang belum bersertifikat, kata Yuhadi, Kejaksaan memfasilitasi ke instansi terkait baik OPD maupun pertanahan untuk pengurusannya.

“Jadi yang masih bermasalah dengan pihak lain mengenai asetnya, desa diharap melaporkan untuk dibantu pemecahan solusinya” , jelas Yuhadi. (**)

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU