Berawal dari Pernyataan Apdesi, Dua Jurnalis Sinjai ini Angkat Bicara

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Pernyataan Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) Sinjai yang menyebut media yang suka mengkritik desa, tidak diperbolehkan promosi melalui iklan mengundang reaksi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sinjai.

“Yang penting nanti yang suka kritik Desa, jangan minta promosi didesa lagi seperti iklan iklan janganmi karena rugimi te’ masahaba,” ucap Kepala Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Abib Al Mu’min Mapasara sebagaimana diberitakan salah satu media online.

Ketua IWO Sinjai Muh. Syahidin mengatakan, pernyataan dia (Abib Al Mu’min Mapasara) masih dangkal pemahaman tentang media. Media menurut Syahidin, hanya sebagai wadah untuk menyampaikan kritikan dari narasumber.

“Media bukan mengkritik hanya penyaji berita/informasi karena yang mengkritik kan narasumber,” ungkapnya, Sabtu (12/6/2021).

BACA JUGA: Grebek Sabung Ayam di Tellulimpoe, Polisi Amankan Oknum PNS

Jurnalis Media Harian Berita Kota Makassar (BKM) meminta kepada Abib Al Mu’min Mapasara untuk membuktikan media apa saja yang selama ini beriklan dengan pemerintah desa.

“Saya menantangnya untuk menyebut media apa saja yang sering melakukan kerja sama untuk promosi desa. Sebab, selama ini, pemerintah desa tidak menganggap promosi dan sosialisasi di media tidak penting,” tegasnya.

BACA JUGA: Siswa PKBM Dilatih Keterampilan Tata Busana, Kadisdik Sinjai Berikan Apresiasi

Ketua Jurnalis Peduli Sinjai (JPS), Syamsul Bahri turut menanggapi pernyataan Bendahara Apdesi tersebut. Dia meminta agar aparat desa tidak anti kritik.

Apalagi, media hanya wadah dari publik dan aparat untuk menyampaikan kontrol sosial kepada pemangku kebijakan. Demikian juga sebaliknya.

BACA JUGA: Intip Keseruan Mahasiswa PAI IAIM Sinjai Usai Langsungkan Ujian Final

“Janganlah anti kritik, anda punya hak untuk menjawab dengan baik, jika apa yang disampaikan oleh sumber keliru,” beber Samba sapaan karibnya.

Sebelumnya, pelesiran yang berkedok studi banding bareng istri kepala desa menuai sorotan dari publik. Kegiatan itu dinilai hanya menguras Anggaran Dana Desa (ADD) hingga ratusan juta rupiah. Sebab, dilakukan di akhir masa jabatan kepala desa. (Tim)