Capai Angka 22.478 Jiwa, Wabup Sinjai Minta OPD Prioritaskan Program Penanggulangan Kemiskinan

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Wakil Bupati Sinjai A. Kartini Ottong berharap ada sinergitas dari semua stakeholder dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sinjai.

Sinergitas yang dimaksud adalah termasuk peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sinjai fokus menanggulangi angka kemiskinan.

Hal ini disampaikan A. Kartini Ottong saat memimpin Fokus group discussion (FGD) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) bertempat di Ruang Kerjanya, Senin (12/11/18) siang.

Ia bahkan meminta perangkat daerah berkomitmen menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai program prioritas utama kerja pemerintah lima tahun kedepan, dan segera membuat langkah dan strategi untuk menyusun perencanaan selama lima tahun kedepan.

Baca Juga:
Segini Jumlah Warga Belum Sejahtera di Kabupaten Sinjai
Sehari, Dua Rumah di Sinjai Terbakar, Satu Orang Meninggal Dunia

“Meski turun sekitar 9,24 persen, kedepan bagaimana kita merumuskan strategi dan fokus menanggulangi angka kemiskinan yang mencapai 22.478 jiwa yaitu kategori miskin dan sangat miskin,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Statistik BPS Sinjai Hamka Makmur dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa berdasarkan data yang ada pada tahun 2018 warga miskin di Sinjai mencapai 22.478 jiwa. Jumlah tersebut turun sekitar 9,24 persen dari tahun sebelumnya 2017 yang mencapai 22.250 jiwa warga Sinjai yang tergolong miskin.

“Jumlah kemiskinan ini diperoleh melalui pendataan dengan pendekatan Basic Need Approach atau pendekatan kebutuhan dasar dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dab bukan makanan,” jelasnya.

Turut hadir dalam pembahasan pengentasan kemiskinan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Drs. Akbar, Kadis Kesehatan Sinjai, dr. Suryanto Asapa, Kepala Bappeda, A. Ilham Abubakar, Kadis Sosial Dr. Muhlis Isma, Kadis Pendidikan Drs. H. Syamsuddin Umar, Kabag humas serta stakeholder terkait. (*)

Editor/Riswan.