oleh

Ciptakan Pemerintahan Yang Bersih, Kejari Sinjai Bekali 67 Kepala Desa Pemahaman TP4D.

KABARSINJAI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai bekerjasama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai menggelar Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk jajaran Pemerintahan Desa.

Kegiatan sosialisasi TP4D yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tanassang, Rabu (18/4), dihadiri Kajari Sinjai, Noer Adi, Plt. Bupati Sinjai, Andi Fajar Yanwar, serta 67 Kepala Desa, Sekdes, Bendahara dan perangkat masing-masing desa se-kabupaten Sinjai.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sinjai, Parawansyah Suardi Tjanggo, menjelaskan secara umum bahwa tujuan TP4D yaitu bagaimana mewujudkan perbaikan birokrasi bagi percepatan program – program strategis untuk kepentingan rakyat, serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

“Ini sifatnya pencegahan, Kejaksaan sudah memberikan warning sejak dini untuk pencegahan tindak pidana korupsi, kendati demikian apabila pencegahan tipikor yang lakukan Kejaksaan tidak digubris oleh kepala desa maka tidak ada pilihan mereka akan ditindak tegas,” tegasnya.

Parawansyah, menerangkan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir itu dilakukan dengan cara pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan Perundang – Undangan serta melakukan koordinasi dengan aparat pengawas pemerintah.

“Sehingga hal itu dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat dan menimbulkan kerugian keuangan negara,” jelasnya.

Sementara Kajari Sinjai, Noer Adi, mengungkapkan dalam TP4D proses pendampingan dilakukan pada semua kegiatan yang bersifat teknis penggunaan anggaran mulai dari proses Pendampingan bantuan hukum sejak perencanaan, proses pekerjaan, tahap penyelesaian, pertanggung jawaban hingga masa pemeliharaan.

Bahkan, kata Noer Adi semua permasalahan hukum bisa dikonsultasikan dalam TP4D, namun hal ini juga tidak memberikan ruang kepada Kepala Desa untuk melakukan kebijakan yang melanggar aturan sehingga menyebabkan kerugian negara. “Karena jika tidak bisa dibina maka proses hukum akan tetap dijalankan,” katanya.

Terpisah, Kepala Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong, Bohari SE, mengaku sangat merespon program TP4D tahun 2017 yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Sinjai.

“Program TP4D yang akan kami ikuti di Kejaksaan sangat membantu kami selaku Kepala Desa dalam mengawal dan mendampingi kinerja desa dalam pengelolaan anggaran desa. Apalagi anggaran yang berasal dari Dana Desa dan ADD sangat tinggi. Jadi program ini bisa membantu kami menghindari perbuatan melawan hukum karena kami diawasi langsung tim TP4D Kejaksaan Negeri Sinjai. Apalagi kami juga bisa berkonsultasi terkait aturan hukum dan permasalahan hukum yang lain yang biasa terjadi di desa,” terangnya. (*)

Editor : Irawan.

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU