Digelar Diskominfo Sinjai, Penilaian EPSS Kini Memasuki Tahap Penyusunan Laporan

KABARSINJAI – Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Sinjai mengadakan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Jumat (31/05/2024).

Penilaian yang kini telah memasuki tahap penyusunan laporan dan finalisasi penginputan data Pendukung pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK) dilaksanakan di Ruang Kerja Kadis Kominfo Sinjai.

Evaluasi ini dilaksanakan melalui Bidang statistik dan Persandian Diskominfo Sinjai selaku wali data.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Sinjai, Usman mengatak evaluasi ini dilakukan tidak lain untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik serta pelayanan publik di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Tidak hanya itu namun juga bagian yang tidak terpisahkan dari program Satu Data Indonesia, yang wajib disukseskan seluruh Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui penyediaan data pemerintah yang akurat, terbuka, dan mudah dibagipakaikan antar pengguna data.

“Endingnya dari evaluasi ini nanti adalah indeks pembangunan statistik, itu yang menjadi capaian penilaian nantinya” ungkap usman.

Yang menjadi tantangan baru bagi penyelenggara data statistik sektoral tingkat Kabupaten Sinjai tahun ini adalah predikat Baik atas penyelenggaran EPSS yang nilainya setara 2,6.

Target tersebut menjadi harapan Pemerintah Kabupaten sinjai, agar segala kebijakan yang dilahirkan selaras dengan harapan masyarakat luas.

“Mudahan-mudahan insyaAllah target tersebut dapat tercapai karena menjadi harapan besar kita semua, dan semoga kedepan kita bisa terus melakukan perbaikan dan pembenahan data” pungkas kabid Statistik dan Persandian Sinjai.

Sebelum berada pada tahapan finalisasi ini, ada sejumlah rangkaian yang diperlu dilalui pihak Diskominfosandi, diantaranya tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim dan entry meeting, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan yang terdiri dari penilaian di Pemerintah Daerah, penilaian dokumen, interviu, visitasi dan Harmonisasi. (**)