oleh

Dikenal Hingga ke Belanda, Pansus DPRD Sulsel Lirik Program Bantuan Hukum Gratis Pemkab Sinjai

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Panitia Khusus (Pansus) hasil bentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sinjai.

Rombongan yang diterima langsung Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai. Jumat, (30/07/2021)

Ketua Pansus DPRD Sulsel, Azhar Arsyad mengatakan, kunker bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program bantuan hukum gratis Pemkab Sinjai.

Nantinya, hasil dari kunker tersebut kemudian akan disinkronkan dengan pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) bantuan hukum Pemprov Sulsel.

BACA JUGA: Penjual Bendera Mulai Padati Bahu Jalan di Kota Sinjai

Apalagi menurutnya, bantuan hukum gratis Pemkab Sinjai bagi warga kurang mampu telah dikenal tingkat internasional melalui Bupati ASA dalam acara World Justice Forum VI yang digelar di World Forum Convention Center, Hague Belanda tahun 2019 lalu.

“Jadi kami (Pansus DPRD Sulsel Red) hadir dalam posisi mau belajar, karena ternyata pak Bupati (ASA Red) ini sudah sampai di Belanda presentasinya,” ungkapnya.

Hasil kunker ini, kata Azhar akan memberikan gambaran terkait penerapan program tersebut, sehingga kelak Perda yang dihasilkan Pemprov Sulsel akan menjadi rujukan nanti di seluruh kabupaten/kota.

“Ini yang harus kami cari tahu, bagaimana mekanismenya, formatnya sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga kurang mampu,” jelasnya.

BACA JUGA: Warga Keluhkan Infrastruktur, DPRD Sinjai Hadirkan Dinas PUPR di RDP

Sedang Bupati ASA, menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Sulsel yang telah melakukan kunker di Kabupaten Sinjai mengenai produk hukum yang merupakan salah satu program yang tertuang dalam visi dan misi Pemkab.

Dalam kesempatan itu, Bupati ASA menuturkan program ini telah ada sejak pemerintahan Bupati Sinjai Periode 2003-2013 Andi Rudiyanto Asapa, hanya saja bantuan hukum gratis ini baru secara jelas terimplementasi di tahun 2018-2019 yang mana produknya diatur, termasuk pentujuk teknis dan pelaksanaannya.

Tujuannya, untuk melindungi hak-hak hukum masyarakat yang selama ini tidak mampu membiayai perkara hukum, utamanya mereka yang tergolong miskin atau kurang mampu.

BACA JUGA: Lihat Perbedaan ‘Passing Grade’ SKD CPNS 2021 dan 2020

“Setelah kita kaji, yang paling pertama adalah meringankan beban biaya yang mereka menjadi beban besar,” pungkas Bupati ASA di hadapan Pansus DPRD Sulsel.

Bupati ASA berharap, ketika Perda bantuan hukum gratis Pemkab Sinjai bisa disinkronkan dengan Perda bantuan hukum Pemprov Sulsel kelak pembahasannya selesai, sehingga program tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.

“Saya berharap nantin kita bisa sinkronkan, karena kami dari kabupaten harus sinkron dengan provinsi,” harapnya.

Terkait inovasi bantuan hukum gratis, Bupati Sinjai pernah diundang menjadi Pembicara pada Word Justice Forum VI, yang diselenggarakan Word Justice Project di Word Justice Forum Convention Center, Den Haag, Belanda pada 2019 lalu.

BACA JUGA: Ini Tujuan Legislator Takalar Sambangi DPRD Sinjai

Bupati ASA merupakan satu-satunya Bupati di Indonesia yang diundang dan menjadi salah satu pembicara pada World Justice Forum VI tersebut, sebuah kegiatan bergengsi di bidang hukum dengan empat prinsip yaitu meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbuka, dan pelayanan hukum yang adil dan mudah diakses.

Selain itu, bantuan hukum gratis Pemkab Sinjai juga pernah dipaparkan Bupati ASA pada Konferensi Nasional Bantuan Hukum II, di Denpasar Bali 2019 tahun lalu.

Kunker Pansus DPRD Sulsel turut dihadiri Ketua DPRD Sinjai, Lukman H Arsal, Sekda Sinjai Drs Akbar, Kepala OPD serta para Kabag Setdakab Sinjai. (Tim)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU