oleh

Dinilai Melanggar Tata Tertib Bamus DPRD Sinjai, Paripurna BPJS di Tunda..

Kabarsinjai.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai yang akan membahas permintaan persetujuan atas rencana penandatanganan kerja sama (MOU) antara Pemerintah kabupaten Sinjai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di ruang Paripurna DPRD Sinjai terpaksa ditunda. Selasa, (16/1/2018).

Hal ini dikarenakan sejumlah anggota DPRD Sinjai memprotes adanya ‘cacat’ mekanisme dalam tata tertib rapat yang dinilai dilanggar, rapat paripurna dilangsungkan tanpa ada sebelumnya pembahasan di Komisi terkait.

“Ada kesalahan alur mekanisme rapat yang seharusnya kita kaji dahulu dipembahasan komisi namun ini kita langsung paripurna, padahal mesti ada pengkajian lebih dalam dahulu. Olehnya itu kita pending paripurna ini sampai selesai di Komisi,” kata Wakil Ketua 1 DPRD Sinjai Jamaluddin.

Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Golkar Andi Fitrawati Andi Fajar menilai rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan hari ini melanggar tata tertib DPRD Sinjai.

“ Saya mohon kepada Pimpinan kenapa hari ini kita rapat paripurna tanpa ada sebelumnya undangan bamus, kita ada tatib di DPRD Sinjai dan kita langgar,” katanya.

Senada dengan itu Anggota DPRD Sinjai lainnya Amsul A Mappasara dengan nada emosi menganggap meski tujuan rapat ini baik namun caranya yang terkesan buruk, dia bahkan tidak setuju dengan adanya rapat paripurna ini.

“Mekanisme lembaga kita harus tegakkan, kenapa tidak ada bamus langsung paripurna, kita katakan ilegal susah, namun ini melanggar jangan sewenang-wenang. Kita harus tunduk aturan dan seharusnya kita harus rapat komisi dulu baru bamus.” terangnya.

Rapat paripurna DPRD Sinjai yang dipimpin oleh Wakil DPRD Sinjai Jamaluddin ini dihadiri Ketua DPRD Sinjai Abd. Haris Umar, Wakil DPRD Sinjai Andi Kartini Ottong, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai Akbar Mukmin, pimpinan OPD dan Legislator.

Editor : A. Mirza.

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU