Dinkes Sinjai Gelar Pertemuan Implementasi Penanganan Stunting

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Meski jumlah angka stunting mengalami penurunan untuk periode Januari hingga Agustus 2020, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan percepatan penanganan stunting di Bumi Panrita Kitta.

Melalui Dinas Kesehatan Sinjai, Pemkab kembali melakukan pertemuan dan koordinasi implementasi penanganan stunting melalui pemanfaatan e-PPGBM survelens gizi. Pertemuan ini berlangsung di Aula Hotel Rofina. Senin, (02/11/2020).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sinjai drg. Farina Irfani mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Kecamatan dan Puskesmas terutama bagaimana upaya dalam melakukan penaganan stunting di Kabupaten Sinjai. Apalagi memang, Sinjai menjadi lokus.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya secara bertahap dalam melakukan penanganan. Seperti melakukan analisis situasi, rapat koordinasi, membentuk tim koordinasi dan rembuk stunting,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kabar Baik! BLT-DD Diperpanjang, PMD Sinjai: Disesuaikan Keuangan Desa

Lebih lanjut dikatakan, “Jadi kita melihat indikator-indikator wilayah yang mana berdasarkan data Frekuensi stunting kemudian ditentukan lokus yang mana mau di intervensi lebih dahaulu,” sambung drg. Arin sapaannya.

Selain itu, Pemkab juga telah membuat peraturan bupati (Perbup) mengenai peran desa dalam penanganan stunting, demikian juga lahir inovasi Madeceng (Masyarakat Desa Cegah Stunting).

“Dimana kita sepakat seluruh wilayah desa memberikan makanan tambahan bagi anak stunting, serta untuk bumil di semua wilayah,” imbuhnya.

BACA JUGA: Lolos 10 Besar, PPID Sinjai Akan Divisitasi KIP Sulsel

Dalam pertemuan ini, pihaknya menghadirkan dua narasumber yakni, Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, H. Muh Husni Tamrin dan Staf Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi Dinkes Pemprov Sulsel, Ahmad Ismail.

Dengan begitu drg. Arin berharap hadirnya narasumber dari Provinsi dapat mengelaborasi apa yang perlu diperbaiki, serta yang perlu ditingkatkan dalam upaya pemantauan penanganan stunting di tahun 2021 mendatang.

“Tentu kita mau sesuai dengan target RPJM 2018-2023 yang mana diharapkan stunting bisa dibawah 19 persen, tentu semua itu dibutuhkan kerja sama semua pihak,” kuncinya. (Ril/Baso)