Ditetapkan Tersangka, IHI Sinjai Desak Bupati Ganti PPK Pinjaman Daerah Rp185 Miliar

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Lembaga Institut Hukum Indonesia (IHI) Biro Kabupaten Sinjai, mendesak Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa segera mengambil langkah untuk mengganti atau mencopot PPK pinjaman 185 Miliar pada dinas PUPR Sinjai.

Hal ini menyusul setelah oknum PPK AZ tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sinjai atas kasus dugaan tindak pidan Korupsi, proyek Trotoar, jalan Persatuan Raya Sinjai.

Hal ini ditegaskan Sekretaris IHI Sinjai Asrul Gani, menurutnya langkah itu harus menjadi perhatian serius Bupati ASA, untuk menghindari hal – hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Bupati ASA Harus mengambil sikap tegas, mengingat tersangka AZ ini adalah PPK Pinjaman daerah 185 Miliar, yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah administrasi kemudian hari, bahkan bisa saja terjadi hal yang sama dengan beberapa proyek yang saat ini sementara berjalan menggunakan pinjaman daerah,” kata Asrul, kamis (16/7/2020)

BACA JUGA: Kontraktor Proyek Trotoar Ikut Jadi Tersangka, Kajari Beberkan Peran Pegawai PUPR Sinjai

Lebih lanjut, Asrul juga mengapresiasi langkah pihak Kejari Sinjai, atas komitmennya dalam penanganan kasus dugaan korupsi Trotoar di jalan Persatuan Raya Sinjai tersebut, ia pun berharap kasus tersebut bisa diusut sampai tuntas.

“Kami harap kasus ini segera dituntaskan, bahkan Semua yang terlibat turut menikmati kerugian negara harus bertanggung jawab,” tegas Asrul.

Diketahui, Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sinjai telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan trotoar di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara.

Penetapan tersangka dalam kasus yang menelan anggaran Rp.870 juta pada APBD 2018 tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya, Kamis (16/7/2020) saat press conference.

BACA JUGA: Balitsereal Kementan Siap Lakukan Pendampingan Pertanian di Bumi Panrita Kitta

Dia mengatakan, kasus ini telah melewati rangkaian proses yang panjang dan penyelidikan berjalan kurang lebih 1 tahun serta dengan pembuktian dua alat bukti.

“Dalam kasus ini kami tetapkan dua tersangka yakni, AZ Pegawai Dinas PUPR yang bersangkutan selaku PPK, dan SP sebagai pelaksana atau kontraktor,” terang Ajie.

Keduanya disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55.

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil perhitungan ahli lanjut Ajie ditemukan indikasi kerugian negara sebanyak Rp.296 juta lebih. (**)

Editor/Andis