Evaluasi Kedua di Kemendagri, Pj Bupati Didampingi Ketua DPRD Sinjai

KABARSINJAI – Masa jabatan T.R Fahsul Falah telah memasuki enam bulan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sinjai. Dengan begitu orang nomor di Kabupaten Sinjai ini kembali menjalani evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (24/4/2024).

Evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan Kemendagri kepada T.R Fahsul Falah merupakan evaluasi kedua, setelah sebelumnya juga dilakukan pada Januari 2024 lalu.

Pj Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah mempresentasikan program prioritas serta kegiatan yang selama ini dilaksanakan saat memimpin Bumi Panrita Kitta’ julukan daerah Kabupaten Sinjai.

Tampak pula Ketua DPRD Sinjai, Lukman H. Arsal mendampingi Pj Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah dalam penilaian kinerja triwulan kedua.

Hadir juga Asisten Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Andi Irwan Syahrani Yusuf dan Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri yang berada di samping kiri kanan kedua pejabat tersebut.

Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka mendampingi Pj Bupati Sinjai dalam evaluasi yang digelar setiap 3 bulan di Kemendagri.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai, Dr. Mansyur menyampaikan, beberapa daerah yang menjalani evaluasi kinerja di Triwulan II hanya diikuti Penjabat Kepala Daerahnya didampingi oleh jajarannya.

Tapi tidak dengan Sinjai, Pj Bupati T.R. juga turut didampingi Ketua DPRD yang menandai keharmonisan baik antar kedua lembaga.

“Alhamdulillah kita di Kabupaten Sinjai, bapak Pj Bupati saat menjalani evaluasi kinerja di Triwulan II ini beliau didampingi juga oleh bapak Ketua DPRD Sinjai. Sementara daerah lain hanya Pj Kepala Daerahnya hanya didampingi timnya. Ini menandakan keharmonisan tercipta dengan baik antara eksekutif dengan legislatif,” ucapnya.

Seperti diketahui saat mengikuti evaluasi kinerja Triwulan II, Pj Bupati memaparkan 10 indikator kinerja yang dijalankan di Kabupaten Sinjai, diantaranya meliputi kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran. (*)