oleh

Ini Intruksi Pj. Bupati Soal BPJS Kesehatan Pemkab Sinjai yang ‘Menunggak’ Rp. 13 Milyar

KABARSINJAI.COM, – Diskusi Publik yang di gelar Aliansi Komunitas Lembaga Aktivis Masyarakat Sinjai (Aklamasi) berlangsung alot di warkop Karampuang Jalan Tondong, Senin (27/08/18) malam.

Diskusi publik ini mengangkat tema “Transparansi Data Kepesertaan dan Pembayaran BPJS dalam APBD 2018″, dihadiri Penjabat Bupati Sinjai, Drs. H. Jufri Rahman, Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar, Kapolres Sinjai, AKBP Ardiansyah, Sekda Sinjai Akbar Mukmin, Kepala BPJS Cabang Sinjai Jabbar, Asisten Perekonomian Nikmat Baddare Situru, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Budiaman, para Kepala OPD, para Kabag Setdakab Sinjai, unsur LSM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan aktivis mahasiswa.

Ketua DPRD Haris Umar mengatakan validasi data BPJS harus jelas sebelum di dorong di APBD perubahan, pihaknya juga sepakat jika permasalahan ini kembali dilakukan rapat kerja.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sinjai Drs.H. Jufri Rahman cukup terkejut menyimak begitu rumitnya masalah BPJS Kesehatan ini karena persoalan akurasi data, sehingga menurutnya perlu mengembalikan persoalan pada proporsinya dan mencari solusinya, agar masyarakat tidak dirugikan dan APBD tidak tergerus.

Baca Juga:
Lakukan Penertiban, Tim Gabungan Satpol PP Sita Lapak Pedagang di Pasar Sentral Sinjai
Pemkab Sinjai Defisit Anggaran Rp. 8 Milyar Lebih, Ini Penyebabnya

“BPJS ternyata begitu rumit masalahnya, saya setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPJS Sinjai baru tau ternyata persoalannya ada diakurasi data, sehingga perlu ada tim kecil yang dibentuk untuk validasi data,” pungkasnya.

Meski demikian, sebagai Penjabat Bupati Sinjai, Jufri Rahman meminta agar persoalan tunggakan BPJS yang mencapai Rp.13 Milyar ini dapat dicarikan solusi, dan berharap solusi tersebut ada dalam diskusi tersebut.

“Saya mewakafkan diri untuk Sinjai karena saya mencintai Sinjai. Saya harap agar semua unsur yang terkait supaya duduk bersama mencarikan solusi sehingga tunggakan BPJS yang Rp 13 Milyar bisa terselesaikan tanpa ada dirugikan,” harap Jufri.

Jufri Rahman juga meminta, pihak BPJS dan Dinas Sosial bersinergi untuk memperbaiki data dengan melibatkan garda terdepan di Pemerintahan, Camat dan Kepala Desa dan Lurah. (*)

Editor/Riswan.

Komentar Facebook

BERITA TERBARU