oleh

Karena ini, Hippmas Bulupoddo Bawa Aspirasi ke DPRD Sinjai

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Anggota DPRD Sinjai yang tergabung dalam tim penerima aspirasi menerima kedatangan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (Hippmas) Bulupoddo.

Kedatangan pengurus Hippmas Bulupoddo ini tak lain untuk membawa aspirasi terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) terkhusus di Kecamatan Bulupoddo yang sudah lama padam.

Aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Sinjai, Mappahakkang didampingi legislator lainnya, Zulkifli dan Ardiansyah Haris di ruang rapat DPRD Sinjai. Senin, (19/07/2021)

Dalam aspirasinya, pihak Hippmas Bulupoddo meminta kepada pemerintah daerah untuk membenahi PJU yang dimaksud pada ruas jalan poros Bulopoddo – Sinjai Utara.

BACA JUGA: Puluhan Dosen IAIM Sinjai Ikuti Pelatihan Akreditasi Jurnal

Menurut salah satu pembawa aspirasi, Yasin Muh Anshari bahwa ketika PJU padam atau mati dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

“Melihat di Kecamatan lain dan apa yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR tidak responsif terhadap persoalan ini Aspirasi tersebut sudah lama kami bawa ke Musrenbang Kecamatan akan tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali,” katanya.

Tidak hanya itu, ia meminta untuk memperhatikan Desa disetiap Kecamatan yang tidak mempunyai PJU atau lampu jalan, dan yang terakhir meminta agar apa yang menjadi aspirasi DPC Hippmas Bulupoddo agar ditindaklanjuti.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Sinjai Mappahakkang, mengungkapkan bahwa jauh sebelumnya dirinya mengaku sudah terlebih dahulu menyampaikan persoalan ini ke Dinas PUPR.

BACA JUGA: Pimpinan DPRD Sinjai Ikuti Peluncuran Program ‘Sulsel Kebut Vaksinasi’

“Persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Bulupoddo tetapi terjadi di 8 Kecamatan yang ada di Sinjai,” ujar Mappahakkang.

Pemerintah daerah lanjutnya, sudah menganggarkan PJU pada APBD Pokok T.A 2020 begitupun di T.A 2021. Namun dalam perjalanan terjadi refocusing penanganan Covid-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan pemotongan anggaran kegiatan baik kegaitan fisik maupun non fisik pada masing-masing instansi.

“Insya Allah apa yang diaspirasikan ini akan diteruskan ke Pimpinan DPRD dan Dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR sebagai tindaklanjut” ungkapnya. (Tim)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU