oleh

Kejari dan BPJS Ketenagakerjaan Undang Pengusaha di Sinjai, Ini yang Dibahas

KABARSINJAI.COM, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai bersama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar rapat dengan para pemberi kerja maupun badan usaha di Kabupaten Sinjai di Aula Kejari, Rabu (1/8/2018).

Rapat ini membahas tindaklanjut atas nota kesepahaman atau kontrak kerjasama keduanya kepada pemilik usaha yang masuk kategori Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD).

Baca Juga : Wakil Bupati Sinjai Canangkan Imunisasi MR di SDN 103 Bontopare

“Ini merupakan bentuk tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara pihak Kejaksaan Negeri Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai, Delitha Sonde.

Delitha menambahkan bahwa kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan bersifat normatif atau wajib, yang akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan rasa aman serta ketenangan dalam bekerja.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Noer Adi menyampaikan bahwa kegiatan pemanggilan ini ditujukan kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha yang wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, namun belum mendaftarkan.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penjelasan atau upaya sebagai bentuk kepatuhan bagi para pemberi kerja atau pihak badan usaha dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerjanya, baik di sektor formal maupun informal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” ungkapnya.

Baca Juga : PMD Sosialisasi Program Inovasi Desa, Ini Harapan Sekkab Sinjai

Noer Adi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sinjai terkait hal ini adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berfungsi mewakili negara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan selaku pengemban Amanah Undang-Undang dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, mediasi, sampai dengan berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, Noer Adi menambahkan bagi pemberi kerja atau pemilik badan usaha yang belum dipanggil dan belum mendaftarkan diri dan tenaga kerjanya akan dilakukan pemanggilan secara bertahap.

“Bagi pemberi kerja atau pemilik badan usaha yang melalaikan pemanggilan tersebut akan diberikan pemanggilan tahap II dan tahap III, yang kemudian akan dilanjutkan kepada proses hukum yang berikutnya,” tegas Noer Adi. (*)

Editor / Riswan.

Komentar Facebook

BERITA TERBARU