oleh

Konsultasi dan Harmonisasi Ranperda RPJPD – RPJMD, Pemkab Sinjai Kunjungi Kemendagri

SINJAI, KabarSinjai.com – Dalam rangka mendapatkan referensi dasar hukum Pemerintah daerah (pemda) Sinjai bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai melakukan konsultasi dan harmonisasi ke Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Revisi Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Ranperda Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018.

Tim konsultasi yang dipimpin langsung oleh ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sinjai, A. Zainal Iskandar diterima oleh Jabal Natsir Kasi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III B, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah bertempat di Ruang Rapat Praja Bakti 2 Dirjen Bina Bangda Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No.20, Jakarta Selatan. Kamis, (24/08).

A.Yuliana Amram Kasubid Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda ) Sinjai yang turut hadir menyampaikan bahwa, RPJPD harus dijadikan dasar membuat visi dan misi bagi para calon bupati, karena RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi bupati terpilih nantinya harus menjadikan dokumen RPJPD sebagai dasar dari penyusunan RPJMD.

“RPJPD harus dijadikan dasar membuat visi misi bagi para calon bupati, karena RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi bupati terpilih nantinya harus menjadikan dokumen RPJPD sebagai dasar dari penyusunan RPJMD”, Katanya.

Foto; Rombongan Pemda Sinjai dan DPRD Sinjai, saat diterima di Ruang Rapat Praja Bakti 2 Dirjen Bina Bangda Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No.20, Jakarta Selatan. Kamis, (24/08).

Sementara itu Jabal Natsir Kasi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III B, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mengatakan,  jika revisi RPJMD harus didasari oleh evaluasi dari intern Bappeda dan tim Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kabupaten, yang berada di Inspektorat untuk mendapatkan rekomendasi revisi, ⁠⁠⁠⁠oleh karena itu Inspektorat harus menyiapkan tenaga auditor yang seimbang dengan kebutuhan daerah dan kemampuan SDM yang mamadai.

“Data dan hasil monitoring merupakan dasar penyusunan revisi, jadi data tentang capaian indikator pembagunan harus akurat dan harus dapat dipertanggung jawabkan”, Kuncinya

Dalam konsultasi ini turut hadir anggota Bapemperda DPRD Sinjai H.Abd Salam dg Bali, Jalil, A.Hartati Malkab, Evi Harviani, Zahra Usman, Mappiare, H.Kusmawati, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai Verawati Malkab dan Hj.Irmawati Arta, Perwakilan Sekretariat DPRD Sinjai A.Himawan Saleh. (*)

Editor   : A. Mirza.

Komentar Facebook

BERITA TERBARU