KPK Luncurkan 10 Desa Percontohan Antikorupsi, Salah Satunya di Sulsel

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan 10 desa percontohan antikorupsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontromarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6)

Dari 10 desa antikorupsi yang diluncurkan KPK, satu desa di Sulsel diantaranya adalah Desa Pakkatto Kabupaten Gowa.

Ketua KPK Firli Bahuri, menyampaikan program desa antikorupsi merupakan upaya untuk mencapai Indonesia bersih dari korupsi. Tujuannya lainnya untuk membangun budaya antikorupsi dari level masyarakat desa.

Sebab kata dia, Desa menjadi salah satu indikator penting karena memiliki tanggung jawab mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar.

BACA JUGA: Komisi Informasi Sulsel Sebut Keterbukaan Informasi di Sinjai Berkembang Pesat

“Melalui kegiatan ini saya harap nantinya tidak ada lagi kepala desa yang terjerat korupsi,” kata Firli.

Ditambahkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, mengatakan, penggunaan alokasi dana desa masih jauh dari harapan untuk mengubah tatanan masyarakat desa mulai dari pembangunan yang komprehensif hingga menimbulkan suatu kebijakan yang bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Hal yang menghambat kata dia ialah adanya praktik korupsi oleh para aparat pemerintah desa ataupun kebocoran anggaran dana desa. Berdasarkan data sepanjang 2015-2021 terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 686 orang.

“Catatan ini menunjukkan perilaku korupsi sudah merambah sampai tingkat desa yang notabene merupakan ujung tombak NKRI. Memprihatinkan dan harus ada upaya bersama melakukan pemberantasan korupsi secara signifikan, konsisten, dan berkesinambungan,” pesannya.

BACA JUGA: Polisi dan Tentara di Sinjai Rame-rame Sumbang Darah untuk Warga yang Membutuhkan

Sementara itu, Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar menjelaskan pencegahan korupsi dana desa harus dilakukan sejak dini mulai dari proses perencanaan anggaran.

“Masyarakat desa harus lebih memahami tentang tanggung jawab yang diemban, misalnya mengetahui hal yang boleh dilakukan atau tidak dalam pengelolaan dana desa tersebut,” pungkasnya.

Peluncuran sembilan desa percontohan antikorupsi ini mengangkat tema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi’, turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, 10 Gubernur yang masuk dalam desa percontohan, para Bupati/walikota se-Indonesia. (Tim)