KABARSINJAI – Sebanyak 181 orang meninggal dunia selama pelaksanaan atau masa pengumpulan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Jumlah kematian tersebut berdasarkan data KPU yang diambil pada 14-25 Februari 2024.
“Total jenazah ad hoc berupa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 181 orang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asyari saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.
Selain itu, Hasyim menyebutkan, terdapat 4.770 petugas pemilu lainnya yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit saat bertugas. “Kami berdoa semoga sahabat dan kerabat jenazah ad hoc yang meninggal dunia diberikan khusnul khotimah dan yang sakit cepat sembuh,” ujarnya.
Hasyim mengungkapkan, KPU telah melakukan screening kesehatan dalam proses rekrutmen petugas pemilu untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja. Selain itu, kata Hasyim, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan medis kepada petugas Pemilu.
Hasyim mengklaim KPU juga telah memberikan santunan kepada sejumlah petugas yang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja. Santunan telah dibayarkan kepada 114 anggota badan ad hoc yang meninggal dunia dan 374 anggota badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja pada periode 14 hingga 25 Februari 2024, kata Hasyim.
Rapat KPU dengan Komisi II DPR juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Balai Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi jalannya Pemilu 2024.
Selain Komisi II DPR dan Ketua KPU Hasyim Asyari, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito.
Rapat dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Saat membuka rapat, Doli mengatakan partai-partai yang hadir berkepentingan untuk melihat pelaksanaan Pemilu 2024 lebih detail.
Pasalnya, kata Doli, banyak masukan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dari masyarakat. Ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu diperbaiki, kata politikus Partai Golkar itu. (Tempo/Kabar Sinjai)
