KABARSINJAI.COM, SINJAI, –Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan bintang (PBB) kaget mengapa dirinya bisa mendapatkan kartu tersebut. Sontak membuat A. Pipit Sukmawaty Asapa akrab dipanggil Pipit yang juga mengembalikan BPJS (KIS) tersebut.
Pipit mengaku, kaget padahal dirinya tidak pernah mengajukan diri untuk mendapatkan BPJS Gratis (KIS). “Saya merasa tidak pernah di data dan juga tidak pernah mengajukan diri untuk mendapatkan BPJS Gratis (KIS) dari pemerintah, saya heran kenapa saya bisa diberikan,” ungkap Andi Pipit kepada Kabarsinjai.com, Senin (8/10/2018).
Menanggapi hal tersebut, Andi Pipit Sukmawaty langsung mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sinjai guna mengklarifikasi. Setelah dikonfirmasi pihak Dinas Sosial dalam hal ini Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs. Ilham mengatakan bahwa pihak Dinas Sosial hanya menerima data dari tingkat Desa lalu memberikan ke pihak BPJS Sinjai.
Baca Juga:
– Hadiri Penerapan E-Planning Penyusunan RPJMD dan RKPD di Jakarta, Ini Kata Bupati Sinjai
– Penghuni Rutan Sinjai Jalani Pemeriksaan Kesehatan
“Kami tidak mengetahui mengenai proses pendataan kepesertaan BPJS Gratis Bu, pihak kami hanya menerima data lalu menyampaikannya ke BPJS lalu pihak BPJS mengeluarkan kartu, jika Ibu menolak kartu ini maka kami mengeluarkan surat keterangan pengunduran diri dari Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk selanjutkan pihak BPJS melakukan penghapusan data ibu,” terang ilham.
Ilham mengapresiasi langkah yang ditempuh Andi Pipit, yang menolak menerima Program PBI ini dan berharap langkah ini diikuti oleh masyarakat luas.
Sementara itu pihak BPJS, Nurliana menjelaskan bahwa pada proses pendataan melibatkan pihak Dinas Sosial dan Catatan sipil dengan melakukan screening NIK yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, dan muncullah salah daftar nama yang dimasukkan ke dalam penerima PBI.
Setelah memasukkan berkas akhirnya, pihak BPJS menonaktifkan kepesertaan Andi Pipit Sukmawaty Asapa sebagai PBI. Dengan lepasnya 4 kartu PBI ini artinya kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan yang akan mendapatkan layanan kesehatan. (PAS)
Editor/Irawan.
