KABARSINJAI.COM, Bone, – Para mahasiswa di Kabupaten Bone sebelumnya telah menyampaikan keinginannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone agar mencontohi program beasiswa berprestasi yang dicetuskan Pemkab Sinjai.
Seperti yang pernah dikatakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone, Muhammad Nurwan Tifta beberapa waktu lalu yang berharap agar Pemkab Bone melakukan transformasi program di bidang pendidikan seperti mengadakan program beasiswa untuk mahasiswa dan siswa berprestasi.
“Selaku representasi dari mahasiswa, sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Kabupaten tetangga (Sinjai-red), dan sangat berharap program-program positif seperti ini pun diadopsi oleh Kabupaten Bone yang tercinta,” katanya.
Hal tersebut menuai tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Riyad Baso Padjalangi. Ia mengatakan, pihaknya pernah merencanakan namun selalu gagal dikarenakan tidak adanya acuan yang jelas.
BACA JUGA: Kolaborasi dengan FKM Unhas, Bukti Keseriusan Pemkab Sinjai Cegah Stunting
“Dua kali kami dorong di Badan Anggaran (Banggar) tapi selalu tertolak karena kami tidak mempunyai regulasi yang jelas, dengan menggunakan dana hibah seperti Kabupaten Sinjai. Untuk Bone sudah tidak bisa ditahun ini,” terangnya kepada wartawan. Senin, (27/09/2021)
Lanjut Andi Riyad, program beasiswa tersebut hingga kini belum bisa direalisasikan di Kabupaten Bone tahun ini, pasalnya masih belum ada regulasi yang jelas sebagai payung hukum pengadaan beasiswa tersebut.
“Pernah diajukan di Pemda, namun lagi-lagi kami ditolak karena tidak adanya centolan sehingga program beasiswa di Kabupaten Bone belum dibentuk,” tandasnya.
Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Bone Andi Purnamasari juga menerangkan alasan belum adanya program beasiswa berprestasi untuk mahasiswa dan siswa di Bumi Arung Palakka itu karena kurang anggaran.
BACA JUGA: Dispusip Sinjai Sukses Menghelat Pemilihan Duta Baca, Berikut Pemenangnya!
“Tahun 2020 pernah didorong, namun kami terkendala dianggaran, sehingga usulan program beasiswa ditiadakan,” terangnya.
Karena kata dia, untuk merealisasikan program tersebut harus membutuhkan anggaran yang besar.
“Dengan dibentuknya program pendidikan gratis tentunya harus melihat keuangan daerah karena itu hal yang paling penting. Dalam membentuk program tersebut memakai biaya yang cukup besar,” kuncinya.
