oleh

Masih Ada Desa Belum Cairkan ADD di Sinjai, Kadis PMD: Terakhir Bulan Ini

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai menekankan kepada setiap Kepala Desa untuk mempercepat proses pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama.

Pasalnya, hingga saat ini PMD mencatat masih terdapat 16 desa yang tersebar di sembilan Kecamatan, belum mengajukan pencairan Dana Desa tahap pertama.

“Baru 57 dari 67 Desa yang sudah melakukan pencairan Dana Desa untuk Tahun 2020. Artinya tinggal 16 desa lagi yang belum,” ungkap Kadis PMD Sinjai, Yuhadi Samad saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (16/4/2020)

Baca Juga: PMD Sinjai: Dana Desa Bisa Digunakan Pencegahan Covid-19

Sementara batas pengajuan pencarian ADD tahap pertama, kata Yuhadi, hanya hingga akhir April 2020. Untuk itu, dia berharap kepada masing-masing desa tersebut untuk segera menyelesaikan administrasi tahap pencairan.

“Kami sudah ingatkan kepada masing-masing desa karena jangan sampai keterlambatan kita, satu dan lain hal apa yang kita harapkan dari dana desa terkait proses pembangunan justru akan ditarik oleh pemerintah pusat dan itu kita tidak inginkan hal tersebut terjadi di Sinjai,” tegasnya.

Meski begitu, mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan ini optimistis dana desa untuk 16 desa itu selesai dalam pekan depan.

“Paling lambat minggu depan semua 16 desa ini sudah bisa pencairan sehingga bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang di programkan APBDesa termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan virus corona atau covid-19,” tandasnya.

Baca Juga: Kotak Amal Masjid Digasak, Pria Paruh Baya Diamankan Polisi di Sinjai

Sekaitan dengan pengeloaan dan transparansi penggunaan dana desa di Bumi Panrita Kitta, pihaknya tambah Yuhadi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Sinjai, Selasa (14/4/2020) kemarin.

Tujuannya, ketus dia adalah bagaimana melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pengeloaan keuangan yang ada di desa.

“Memang di Pemerintah Pusat dengan Jaksa Agung juga ada MoU terkait dengan dana desa. Jadi kejaksaan diharapkan menjaga dan mengawal dalam bentuk pembinaan dan pengawasan ataupun pendamping bagi desa-desa yang ada,” tandasnya. (Adv)

Editor/Andis

Komentar Facebook

BERITA TERBARU