oleh

Membangun Paradigma HAM di Sekolah

KABARSINJAI.COM –  SEKOLAH adalah pusat produksi dan reproduksi pengetahuan terpenting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah menjadi tumpuan utama bagi pemerintah dalam menjalankan kewajiban melaksanakan terpenuhinya hak atas pendidikan warga.

Selain hak atas pendidikan merupakan amanah konstitusi, sekolah juga bagian dari pemenuhan HAM. Di dalam UU Pendidikan Nasional, istilah HAM sudah dikenal. Pasal 4 ayat 1 UU No 20/2003 mengatakan, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Ayat ini menandaskan pentingnya prinsip dan norma HAM (selain agama dan nilai budaya) sebagai cara/metode untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan UU itu.

Sayangnya, prinsip-prinsip HAM belum sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem belajar di sekolah dan menjadi paradigma baru di lembaga pendidikan sekolah. Sekolah justru menjadi lembaga yang melanggengkan kekerasan dan indoktrinasi.

Berdasarkan data survei yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015) terungkap, 84% siswa-siswi sekolah pernah mengalami tindakan kekerasan, 46% dari siswa laki-laki menyatakan guru dan petugas sekolah sebagai pelaku. Namun juga sebaliknya, 75% siswa-siswa mengaku pernah melakukan kekerasan.

Data ini diperkuat sinyalemen Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, bahwa salah satu krisis dalam dunia pendidikan saat ini ialah masih dilanggengkannya tindakan-tindakan yang melanggar HAM (Media Indonesia, selasa (1/5))

Data ini menggambarkan masih digunakannya cara-cara kekerasan dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik guru, petugas sekolah, maupun siswa-siswi berandil dalam pelanggengan budaya kekerasan ini. Padahal, sejak 1999, negara Indonesia mensahkan UU tentang HAM, UU No 39/1999. UU ini menegaskan komitmen negara yang sebelumnya dituangkan ke dalam peraturan presiden No 35/1993.

Dapat dikatakan bahwa sejak 1993 bangsa Indonesia telah mengenal prinsip-prinsip HAM universal dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Prinsip-prinsip ini terbukti telah berkontribusi sebagai sumber kekuatan politik dan moral untuk mengakhiri rezim otoritarianisme Orde Baru.

Terbentuknya Komnas HAM misalnya di dorong dalam rangka mengikuti Paris Principle yang menegaskan pentingnya komitmen negara membentuk lembaga HAM yang mandiri dan otonom. Dalam rangka mengakomodasi prinsip-prinsip HAM universal ini pula pemerintah Indonesia cukup aktif melakukan langkah-langkah penting meratifikasi kovenan dan konvensi-konvensi internasional tentang HAM untuk dimasukkan ke dalam kebijakan nasional.

Namun, upaya membentuk kesadaran kolektif agar HAM menjadi praktik sehari-hari bukanlah upaya yang bersifat instan. Ratifikasi saja tidak cukup perlu ada upaya-upaya lain dalam rangka mempribumisasikan nilai-nilai HAM universal.

Sekolah tentu menjadi lembaga paling strategis bagi upaya mengaktualisasikan prinsip dan norma HAM. Menurut deklarasi PBB tentang pendidikan dan pelatihan HAM (UN Declaration on Education and Training) yang diadopsi majelis umum PBB Tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan HAM bukan saja menyangkut pendidikan tentang HAM, melainkan juga pendidikan melalui HAM dan pendidikan untuk HAM.

Pendidikan melalui HAM maksudnya ialah suatu proses belajar yang dilakukan melalui cara di mana relasi guru dan murid harus dipayungi sikap saling menghormati HAM tiap-tiap pihak. Sementara itu, pendidikan untuk HAM adalah upaya pemberdayaan setiap orang agar ia dapat menikmati dan menjalankan haknya serta menghormati dan menjunjung tinggi HAM orang lain.

Negara-negara yang memiliki rangking dunia di sektor pendidikan adalah negara-negara yang sudah menjadikan HAM sebagai paradigma utama dalam lingkungan pendidikan mereka.

Sayang, di Indonesia masih banyak guru sekolah yang menyangsikan efektivitas prinsip dan norma HAM sebagai paradigm baru di sekolah. ‘Sekarang mendidik anak-anak susah, dikerasin sedikit guru sudah dianggap melanggar HAM’. Pengakuan seperti ini sering dijumpai penulis dalam pelatihan pelatihan HAM di sekolah untuk para guru yang diadakan Komnas HAM.

Mereka kerap membedakan masa lalu saat masih menjadi murid yang hukuman untuk pendisiplinan dianggap sebagai hal yang wajar. Sebagian besar guru-guru senior saat ini pernah mengenyam sistem pendidikan di masa Orba. Pada masa itu memang hukuman keras dalam upaya mendisiplinkan anak didik dianggap sebagai kebiasaan yang wajar. Budaya kekerasan seperti ini tidak saja terjadi di sekolah, tetapi menjadi pemandangan umum di keluarga. Runtuhnya rezim Orba mesti dimaknai sebagai upaya bersama meretas budaya kekerasan. Sekolah harus menjadi pilar utama bagi proses ini.

Di dalam kovenan internasional hak ekonomi sosial budaya (ekosob) yang sudah diratifikasi ke dalam UU No 11/ 2005 pasal 13 menjelaskan pendidikan sebaiknya diarahkan pada ‘martabat’ kepribadian manusia. Memampukan setiap orang untuk turut terlibat secara efektif dalam suatu masyarakat yang merdeka, dan harus mempromosikan pemahaman antarkelompok etnik juga antarnegara, kelompok religius, dan ras.

Istilah martabat (dignity) disebut beberapa kali dalam Deklarasi Universal HAM PBB. Dalam kaitannya dengan pasal 3 kovenan hak ekosob di atas, martabat berkait kelindan dengan kemerdekaan dan penghormatan atas nilai-nilai yang beragam di masyarakat. Semangat ini selaras dengan gagasan revolusi mental yang digaungkan pemerintah Jokowi.

Tujuan sekolah bukan mendidik anak berkompetisi mendapatkan rapor bagus akan, melainkan membentuk kepribadian anak didik agar mereka dapat berkiprah dalam kehidupan yang demokratis (merdeka). Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali wawasan toleransi yang membuat mereka menghormati nilai-nilai yang beragam di masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara sesungguhnya sudah memikirkan tempat belajar seperti ini yang ia bayangkan sebagai Taman Siswa. Menurut Ki Hadjar Dewantara, Taman Siswa dibekali dengan empat prinsip utama, yakni kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Jadi, mengusung paradigma HAM dalam proses belajar mengajar di sekolah sesungguhnya bukan sesuatu yang asing karena dasar-dasarnya sudah diletakkan dengan kokoh oleh Ki Hadjar Dewantara. Guru-guru tak perlu ragu untuk berinovasi mengembangkan nilai-nilai HAM di sekolahnya. (Media Indonesia)

Editor. : Riswan

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU