oleh

Mudahkan Warga Dapatkan Akses Keadilan, Program Bantuan Hukum Gratis Digulirkan Setiap Tahun

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Bantuan hukum gratis merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dalam menghadirkan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Sejak diluncurkannya program ini pada tahun 2018 di awal kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA), pemerintah telah melakukan pendampingan terhadap beberapa kasus.

Kabag Hukum Setdakab Sinjai, Andi Adis Dharmaningsih Asapa saat ditemui menjelaskan, sebagai rincian di tahun 2018 ada 9 kasus yang diterima, yakni 8 kasus perdata dan 1 kasus pidana. Selanjutnya, di 2019 ada 8 kasus yang diterima, yakni 7 kasus perdata dan 1 kasus pidana.

Memasuki tahun 2020, ada 6 kasus yang diterima, yakni 1 kasus perdata dan 5 kasus pidana dan terakhir ditahun 2021 ada 5 target kasus namun yang terealisasi baru ada 2 kasus, yakni 1 kasus perdata dan 1 kasus pidana.

“Program yang diluncurkan bapak Bupati ini sangat direspon oleh warga, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan untuk didampingi sampai penyelesaian ke tingkat pengadilan,” ucapnya. Rabu, (06/10/2021)

Bantuan hukum gratis ini kata Andi Adis, diselenggarakan oleh Pemkab Sinjai yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi.

“Bagi masyarakat yang hendak mendapat bantuan hukum gratis, bisa menghubungi Bagian Hukum Setdakab Sinjai atau langsung melalui LBH yang bekerja sama dengan Pemkab Sinjai,” tandasnya.

Sementara Bupati ASA beberapa waktu lalu mengatakan, program ini sebenarnya sudah ada cukup lama sejak masa pemerintahan ayahnya, Andi Rudianto Asapa.

“Perbubnya sudah kami buat, sekaligus juga diatur bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanya,” ucapnya.

ASA menjelaskan, bantuan hukum yang paling penting adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program ini. Apalagi akses hukum, pada dasarnya cukup langka dimiliki oleh masyarakat.

“Adanya akses hukum ini, bagaimana masyarakat nantinya bisa berani menggunakan hak hukumnya, sekaligus mengetahui sistem hukum dalam menggunakan hak hukumnya. Juga terakhir bagaimana mengakses hukum dengan biaya yang murah, jika bisa tidak perlu menggunakan biaya,” terangnya.

Olehnya itu, dengan adanya bantuan ini, warga miskin memiliki hak untuk mengakses bantuan hukum selama masyarakat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti masuk dalam DTKS warga miskin dan ber-KTP Sinjai.

“Jadi masyarakat yang memang tidak mampu dan masuk kategori miskin silahkan, untuk kemudian mendapatkan bantuan hukum secara gratis dimana pemda membiayai pelaksanaan pendampingan perkara,” pungkasnya.

Sekedar informasi, pelaksanaan program bantuan hukum gratis ini berdasakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Bupati Sinjai Tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum. (Tim)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU