Optimis Capai Target PAD, Begini Upaya Diskominfo Sinjai

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Komunikasi, Informatika (Diskominfo) dan Persandian terus berupaya untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari sisi pengawasan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sinjai sebesar Rp 119 juta.

Target yang diupayakan Diskominfo dan Persandian Sinjai dengan sasaran 11 perusahaan yang bergerek dibidang telekomunikasi untuk 74 jumlah menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Hingga hari ini baru ada satu perusahaan yang telah menunaikan kewajibannya dalam membayar retribusi menara, namun kita optimis target PAD ini dapat tercapai di bulan Desember mendatang,” ucap Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Diskominfo Sinjai, Supardi saat ditemui. Jumat, (27/11/2020).

Lambatnya pembayaran retribusi menara telekomunikasi lanjut Supardi, disebabkan karena penyusunan dasar hukum yang mengatur hal tersebut memakan waktu yang lama, dimana harus melalui tahap evaluasi di beberapa Kementerian dan di Pemerintah Provinsi.

BACA JUGA: Potensi Lapangan Kerja Terbuka, ASA Bertekad Kembangkan Kembali Peternakan Sapi Perah

Sementara yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pembayaran retribusi menara yaitu dokumentasi kegiatan pemantauan menara yang dilakukan oleh Diskominfo, Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut.

“Sekarang dasar hukumnya sudah ada melalui Perda dan Perbup sehingga kami optimis seluruh perusahaan akan segera memenuhi kewajibannya dan mereka sudah memberi sinyal ke kami untuk melakukan pembayaran pada awal bulan Desember,” jelasnya.

BACA JUGA: Perda Usulan Pemkab Disetujui DPRD Sinjai, ini Jumlahnya

Supardi selaku penanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Sinjai memberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan retribusi menara telekomunikasi kepada perusahaan paling lambat pekan kedua bulan Desember 2020.

“Jika sampai batas waktu yang ditentukan masih ada perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen tiap bulan dari jumlah nilai tagihan. Aturan ini jelas diatur dalam Perda yang ada,” tegasnya. (Ril/Baso)