Pemkab Sinjai Angkat Bicara Soal Adanya Dugaan Boikot dan Pembubaran Sosialisasi Anggota DPR RI

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Pemerintah Kabupaten Sinjai, angkat bicara menyikapi isu terkait adanya dugaan Boikot dan pembubaran sosialisasi Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, H Syamsul Bachri, M. Sc, pada acara sosialisasi Kampung KB (keluarga berencana) di Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah.

Melalui Kasubag Publikasi dan Hubungan Media, Humas Setdakab Sinjai, Usman Balo, mengatakan bahwa Mengenai acara Anggota komisi IX DPR RI, menurut informasi tetap berjalan dengan lancar yang dihadiri tim sukses dan konstituen dari caleg provinsi dan caleg kabupaten dari partai Golkar, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, kata Dia tidak pernah melarang, apalagi mengintimidasi terkait kehadiran Anggota DPR RI yang datang di Sinjai untuk tujuan program pemerintah.

Baca Juga: LPPOM MUI Sulsel Pastikan Proses Penyembelihan di RPH Sinjai Utara Dilakukan Secara ASUH

“Pada dasarnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sinjai menyambut baik kehadiran anggota DPR RI yang datang di Sinjai, seperti beberapa waktu yang lalu di Kelurahan Lappa, bahkan Bupati Sinjai pada saat itu menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat warna, siapa pun yang datang di Sinjai dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tentu kami sambut dengan tangan terbuka,” ungkap Usman, rabu (14/11/2018).

Dia pun menampik bahwa kejadian itu tidak benar, olehnya itu jika ada berita atau informasi sesat yang berkembang, itu patut diduga kuat digiring oleh kelompok tertentu untuk menyudutkan pemerintah. Negara kita adalah negara demokrasi, dan pemerintah sinjai memahami betul sistem demokrasi kita.

“Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga situasi yang kondusif di Sinjai dan bisa kita lihat di Sinjai semua berjalan normal dan demokrasi, sampai saat ini atribut dan baliho para caleg dari semua partai terpasang dan tidak ada yang dibongkar, dan setahu saya pak Syamsul Bahri rutin melakukan reses dan sosialisasi di Sinjai dan selalu berjalan lancar,” ungkapnya.

Ditambahkan Usman, bahwa Bupati dan wakil Bupati, sama sekali tidak pernah mengarahkan untuk pembubaran, apalagi Pak Bupati sekarang sementara mengikuti pendidikan diklat di Depdagri, sedangkan ibu wakil Bupati menghadiri acara penilaian penghargaan APE di Makassar.

“Masyarakat kita juga sudah sangat cerdas, sehingga kecil kemungkinan terjadinya intimidasi atau pembubaran kegiatan, sebagaimana dimaksud oknum tersebut,” Kuncinya.

Sebelumnya, beredar isu jika acara Sosialisasi Anggota DPR RI di Sinjai, Warga Dipaksa Bubar. Bahkan Pelaksana acara mengaku ditelepon oleh salah seorang pejabat Pemkab Sinjai untuk membatalkan acara. Tak pelak, aparat satpol PP dikerahkan untuk meneror peserta dan Kepala desa dan lurah ditekan agar menghalangi warganya hadir.

Akibatnya, panitia terpaksa memobilisasi peserta agar tidak malu terhadap narasumber dan undangan yang sudah beredar. Penyuluh lapangan KB pun diancam. Sebagai PNS akan disanksi jika hadir pada acara.

“Acara diboikot dengan alasan tidak jelas. Tapi informasinya sangat politis,” ungkap Mus, panitia acara, dalam komentarnya di sejumlah Media.

Menurut dia, dari pengakuan warga dan undangan, mereka ditekan agar tidak hadir. Alasannya karena narasumber yang datang akan kampanye pemilu 2019. Baik pileg maupun pilpres. Syamsul Bachri memang adalah anggota DPR RI yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Selain itu, Syamsul Bachri juga adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Sulsel untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca Juga: Ops Zebra-Satlantas Polres Sinjai Jaring 272 Pelanggaran, Ini yang Paling Banyak

“Padahal ini acara tidak ada kaitannya dengan kampanye. Ini murni program pemerintah untuk pembangunan kependudukan,” sebutnya.

Terpisah, Syamsul Bachri juga mengaku tidak percaya Pemkab Sinjai berlaku primitif seperti itu. Apalagi, menghalangi program pemerintah karena beda kepentingan politik. Akan tetapi, jika faktanya demikian, tentu dirinya tak bisa berbuat apa-apa.

“Saya tidak yakin seorang pemimpin daerah apalagi keluarganya akan menggunakan kekuasaannya dengan cara-cara kampungan. Cara-cara orde baru. Menekan warga, apalagi menghalang-halangi program pemerintah yang notabene dibutuhkan masyarakat,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini. (*)

Editor / Irawan.