oleh

Pemkab Sinjai Sosialisasikan PMK Nomor 85/PMK.03/2019 Tentang Pengawasan Pajak

KABARSINJAI.COM, Sinjai – Pemkab Sinjai sosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-85/PMK.03/2019, Jumat (11/10) di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.

Aturan itu mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD.

Sosialisasi yang dirangkaikan dengan ralat evaluasi dan monitoring Keuangan Daerah ini diikuti para Para Sekretaris, Kepala Tata Usaha, Kasubag Keuangan dan Bendahara dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Sinjai, termasuk Kecamatan maupun Puskesmas

Kepala KP2KP Sinjai, Taufik Kahar mengatakan tujuan diadakan ini untuk meningkatkan kepatuhan bendahara OPD dalam pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak sehingga tercipta tertib administrasi.

“Kami berharap setelah acara ini para bendahara dapat lebih memahami pentingnya peranan pajak dalam pembelanjaan melalui dana APBD,” katanya.

Dalam PMK ini, pemerintah daerah dalam hal ini bendahara berkewajiban melakukan penyampaian data Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rincian Transaksi Harian (RTH) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta membuat e-billing.

“Paling penting, pelaporan DTH dan RTH harus dilaporkan secara online ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),” Tegas Taufik yang juga selaku narasumber.

Bila kewajiban bendahara tidak dilaksanakan maka di PMK 85 ini memberi kewenangan kepada menteri keuangan untuk melakukan penundaan atau bahkan pemotongan anggaran apabila belum ada kewajiban yang dilakukan oleh bendahara.

Lihat juga:  Jadi Nominator Kabupaten Layak Pemuda, Sinjai Kedatangan Tim Verifikasi Kemenpora

Sementara itu, Kepala BPKAD Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyambut baik kerjasama dari KP2KP Sinjai untuk melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan perpajakan.

Kata dia, kegiatan ini penting dalam rangka mendorong kepatuhan atas pemotongan dan atau pemungutan serta penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD.

“Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak, bendahara harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan Pajak,” katanya.

Sosilisasi ini kerjasama antara Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sinjai. (**)

Editor / Bahar

Komentar Facebook
loading...

BERITA TERBARU