Polemik Dugaan Pengaturan Tender, Anggota DPRD Sinjai Sangat Geram

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Sejumlah Angota Dewan dari komisi III DPRD Sinjai, geram saat rapat dengar pendapat (RDP) berlangsung diruang rapat DPRD Sinjai, rabu (24/719)

RDP itu terkait adanya kasus dugaan pengaturan tender yang diduga dilakukan oleh, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sinjai, terhadap tender yang ada di RSUD Sinjai.

Kegeraman anggota Dewan tersebut menyusul setelah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Sinjai selaku pembawa aspirasi menjelaskan bukti-bukti adanya dugaan permainan yang dilaporkan.

Baca Juga: Ngaku Orang Sinjai Saat Diamankan Petugas Dinsos, Ternyata Lelaki Pengemis Ini Warga Bulukumba, Lihat Videonya

Bahkan Setelah mendengarkan laporan tersebut Amsul A. Mappasara Anggota DPRD dari partai PBB mengatakan jika hal ini harus di hindari, “ini indikasinya sudah jelas, jadi kalau teman-teman DPRD yang lain tidak mau menindak lanjuti, saya sendiri yang akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan, Polda, Kejati bahkan sampai ke KPK,” tegas Amsul.

Hal senada juga diungkapkan Haeril Amir, legislator PKB asal dapil 1 ini juga mengatakan bahwa hal ini sangat perlu untuk ditindak lanjuti, karena memang kata Dia, banyak temuan kasus sekarang di ULP. “Kalau tidak salah 153 kasus yang sedang berjalan untuk keseluruhan di Sulsel,” ungkapnya.

Lain halnya yang disampaikan A Wirawan Hamsah dari partai NasDem, Ia juga geram di persoalan pembongkaran aset, Bahkan kata Dia, Dirinya dan teman-teman lainnya akan segera memanggil bagian Aset Daerah untuk dikonfirmasi bagaimana proses lelang asetnya.

“Ini juga yang Aneh, kenapa bisa tender pembangunan belum selesai, tapi kok bangunan sudah roboh semua. Kami akan minta berkas-berkas taksiran dan dokumen lainnya,” tandasnya.

Sementara Koordinator AMP Sinjai, Rola Suryanama, mengatakan jika dirinya akan tetap mepanjutkan dan mengawal kasus ini sampai ke Polda dan Kejati Sulsel.

“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan kasus ini ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulsel, dan tetap mengawal kasus ini. Kami juga me warning pihak RSUD Sinjai Jangan sampai bertanda tangan kontrak sementara kasus ini masih berjalan,” Kuncinya.

Baca Juga: Genjot Program Smart City, Kominfo Sinjai Mulai Data Aplikasi dan Server OPD

Terpisah, Kepala ULP Sinjai, Haris Achmad yang ditemui usai mengikuti RDP berdalih jika pihaknya selama ini tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, adapun kewenangan ULP untuk memanggil perusahaan yang ikut tender merupakan kewenangan ULP,  sepanjang perusahaan yang bersangkutan memenuhi standar persyaratan yang telah diatur berdasarkan regulasi yang berlaku.

“Saya pikir sejauh ini, kami sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, kalaupun ada pihak-pihak yang menyoal terkait layanan ULP maka kita siap ikuti dan memberikan klarifikasi sesuai dengan yang kami kerjakan. Apalagi memang persoalan ULP ini bukan hanya terjadi di Sinjai, bahkan di daerah lain hingga sampai ke tingkat nasional, banyak hal serupa yang menjadi polemik,” pungkasnya. (*)

Editor/Andis