Ribuan Pelajar di Sinjai Belum Rekam e-KTP, Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Pilih

KABARSINJAI – Ribuan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Sinjai yang tidak lain merupakan pemilih pemula terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024, lantaran belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

Dari data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sinjai, total Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 9.229 orang.

Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan perekaman per tanggal 30 Januari 2024 sebanyak 7.574 orang sedangkan sisanya 1.655 orang belum melakukan perekaman.

Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Syaifullah, mengatakan, pemilih pemula yang jumlahnya sekitar sembilan ribuan ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun pada hari H pencoblosan Pemilu 2024 atau kelahiran tahun 2006 dan 2007.

“Sejak tahun 2022 dan tahun kemarin kita lakukan perekaman langsung ke sekolah SMA, SMK dan MA, namun ini tidak maksimal sebab tidak ada keseriusan dari pihak sekolah untuk mengarahkan seluruh siswanya yang masuk pemilih pemula untuk melakukan perekaman,” tandasnya.

Olehnya itu diwaktu yang tersisa sekitar dua pekan ini agar pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya agar segera melakukan perekaman E-KTP di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Kalau sudah melakukan perekaman sudah bisa menggunakan hak pilihnya meski kartunya belum tercetak, cukup memperlihatkan bukti identitas kependudukan digital lewat handphone di TPS dimana mereka terdaftar,” jelasnya.

Terpisah Ketua KPU Sinjai Muhammad Rusmin yang dikonfirmasi media ini mengaku saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait persoalan ini.

Paling tidak kata dia, Pemilih pemula tersebut mendapatkan suket perekaman untuk memastikan kepesertaannya dalam pemilik suara di pemilu 2024. Apalagi target partisipasi KPU Sinjai di momentum pesta demokrasi tahun ini sebesar 80 persen.

“Sementara kami koordinasikan ke Disdukcapil, paling tidak mereka (pelajar) bisa dapat suket bahwa telah melakukan perekaman. Ini harus kami upayakan untuk menjamin hak pilih sebagai warga negara,” kuncinya. (An/Ay)