oleh

Setelah dilantik, Laskar Anggap Rekruitmen PPS Sarat KKN. Ini Tanggapan KPU Sinjai!

Kabarsinjai.com – Meski perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai telah dilaksanakan namun sejumlah kalangan mempertanyakan adanya beberapa kejanggalan.

Salah satunya adalah Lembaga study hukum dan advokasi rakyat (Laskar) Sinjai yang mempertanyakan adanya anggota PPS dari satu Desa di Sinjai Timur yang tidak ada namanya dalam lolos berkas namun tiba tiba muncul dalam hasil tes wawancara.

Selain itu Laskar Sinjai juga menyayangkan KPU Sinjai yang telah meloloskan meloloskan anggota PPS dari Desa di Bulupoddo atas nama Inisial DA yang masih saudara kandung dengan PPK Kecamatan setempat, Laskar menduga ada praktik Kolusi dan nepotisme dalam perekrutan ini.

“Kami mendesak kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sinjai untuk segera memanggil semua komisioner KPU terkait dengan hal tersebut dan mendesak KPU Sinjai untuk meninjau ulang hasil pengumuman PPS yang diduga sarat dengan praktek kolusi korupsi dan nepotisme (KKN),” Kata Ketua Umum Laskar Aswar A.Muhtar.

Ketika dikonfirmasi adanya aduan dari Laskar tentang adanya dugaan pelangaran dalam perekrutan PPS di Sinjai yang dilakukan KPU, Ketua Panwaslu Muhammad Rusmin berjanji akan menelusurinya “Terimah kasih infonya, ini dasar kami untuk melakukan penelusuran,” terangnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sinjai devisi hukum Ridwan membantah adanya dugaan praktek KKN dalam persoalan ini. Dirinya berkilah sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Jadi soal bersaudara itu baik di UU nomor 10 2016 yang masih mengunakan penyelengara itu dasarnya UU nomor 15 tahun 2011 disitu diatur bahwa yang tidak boleh adalah suami istri dan jika bersaudara maka itu tidak ada masalah begitupun juga di UU nomor 7 tahun 2017 yang tidak lagi memberlakukan UU Nomor 15 tahun 2011 itu juga tidak mempersoalkannya jika bersaudara, ditempat lain ada beberapa komisioner yang juga memiliki hubungan saudara dengan penyelengara dibawahnya namun itu tidak menjadi soal karna berdasarkan kompetensi dan memang kita tidak memverivikasi soal persaudaraan itu karna diaturan kita tidak memberi batasan soal itu, logika hukum dan logika sosial tidak bisa karna bersaudara itu menghambat hak politik dan intelktual saudara kita yang lain,” Beber Ridwan.

Sementara persoalan yang ada di Desa Panaikang yang juga ramai diperbincangkan itu adalah murni kesalahan administrasi saja.

“Soal adanya nama yang bermasalah itu kami sudah menelusuri kebawah ternyata ada nama dobel dan itu murni kesalahan administrasi, dobelnya namanya ini salah satunya ada nama Haripdinal itu dan itu memenuhi syarat, KPU Sinjai akan mempertanggung jawapkan persoalan kebenaran berkasnya,” lanjutnya.

Ridwan menegaskan soal perekrutan ini sudah berlangsung fair dan terbuka dan score sudah  dilakukan dengan bagus dan disimpan dengan baik.

“Termasuk kita melihat juga pengalaman kepemiluannya dan intelektual calon dan penguasaan wilayah dan apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” kuncinya. (*)

Editor   : A. Mirza.

Komentar Facebook