oleh

Soal Bantuan Perikanan dan Kelautan Dibahas Komisi II DPRD Sinjai

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Aspirasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sinjai, mengenai bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dibahas Komisi II DPRD Sinjai dalam rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (13/3/2020)

RDP Komisi II yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Sinjai, tersebut dihadiri pihak Dinas Perikanan Sinjai, UPTD PPI Lappa serta pembawa aspirasi dalam hal ini SEMMI Sinjai.

Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan, Budiman, menjelaskan aspirasi SEMMI Sinjai mengenai bantuan yang belum tersalurkan sejak tahun 2018 lalu ke Masyarakat nelayan berupa cool box, sepatu boat, jaring dan beberapa bantuan jenis lainnya.

Baca Juga: Minibus Xenia Putih Kecelakaan di Desa Kampala, Bak Air Milik Warga Rusak

Menurutnya, bantuan yang belum tersalurkan hingga sekarang ini, terkendala karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pembagian antara Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Dimana, kata dia pada saat itu untuk wilayah Kabupaten hampir semuanya diambil alih oleh Provinsi dalam bentuk aset dan hingga di tahun 2020 ini kejelasan terkait pengelolaan aset tersebut masih tarik ulur.

Baca Juga: Dampak Isu Virus Corona, Masker di Sinjai Sulit Didapatkan

“Kenapa saya katakan tarik ulur karena awalnya Pemerintah Daerah dipaksa untuk menyerahkan dan setelah Pemerintah Daerah menyetujui penyerahannya, Provinsi juga belum menerbitkan peraturan atau regulasi terkait siapa yang mengelola aset tersebut sehingga dalam perjalanannya juga kita masih melakukan apa yang menjadi kewenangan kita di kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan keseharian di TPI”, jelasnya.

Kepala UPTD PPI Lappa, Muh Yusuf menyampaikan bahwa bantuan tersebut bukan merupakan bantuan Hibah melainkan bantuan pinjam pakai yang mempunyai waktu selama enam bulan untuk memakai barang tersebut.

“Pada hari Senin yang lalu kami sudah bagikan ke semua pelaku usaha yang ada di lingkup PPI Lappa sebanyak 30 box yang merupakan perintah pimpinan, namun barang tersebut tidak untuk dimiliki melainkan hanya merupakan pinjam pakai dengan perjanjian waktu selama enam bulan”, ungkapnya.

Baca Juga: Nikmati Pantai Pulau Larea-Rea, Istri Bupati Sinjai dan Putra Putrinya Asyik Bermain Bersama

Mendengar itu, Anggota Komisi II, A. Zainal Iskandar mengatakan bahwa pada intinya persoalan ini hanya merupakan mis komunikasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

“Masyarakat hanya perlu penjelasan yang tepat mengenai alat bantuan perikanan yang merupakan hanya pinjam pakai dan tidak bisa dimiliki oleh masyarakat karena barang tersebut adalah aset Pemerintah Daerah yang sewaktu-waktu dipertanyakan oleh BPK”, tandasnya. (It)

Editor/Andis

Komentar Facebook

BERITA TERBARU