KABARSINJAI.COM, SINJAI, – Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah terkait penetapan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII atau PORDA Tahun 2022 mendatang, terus menuai kritikan.
Pasalnya, keputusan orang nomor satu di Sulawesi Selatan itu dianggap keliru, tanpa mempertimbangkan mekanisme yang telah dilalui. Bahkan penetapan tuan rumah bersama tersebut terendus dugaan adanya permainan.
Baca Juga: SK Tuan Rumah Porprov 2022 Tuai Protes, Diduga Ada Permainan!
Salah satu pemerhati olahraga, Andi Darmawangsah mengungkapkan, dengan terbitnya SK Gubernur Sul-Sel (tanpa nomor dan tanpa cap) Tentang Porprov XVII/2018. Menurutnya, jika hal yang dilakukan itu sangat keliru, bahkan ini sangat mencederai hasil demokrasi yang telah di putuskan beberapa waktu lalu.
Gubernur kata dia, yang notabene berlatar belakang Profesor, seharusnya paham akan mekanisme yang ada, bukan malah serta merta menandatangani surat keputusan itu.
“Ini sangat keliru dan sama sekali mencederai hasil demokrasi yang telah diputuskan beberapa waktu lalu oleh masing delegate kabupaten kota dalam menentukan sikap, dimana proses pemilihannya dalam bentuk Voting, serta kabupaten sinjai keluar jadi peraih suara terbanyak dengan perolehan 21 banding 3 dari 24 Delegate Koni kabupaten Kota yang memberikan hak suaranya,” ujarnya.
“Saya dengan tegas mengatakan, seburuk inikah cara pak Gubernur dan Ketum KONI Sulsel menggunakan lembaga ini sebagai alat mempertontonkan kekuasaannya dan saya tambahkan serta tekankan, alangkah buruknya bila kita harus saling mempermalukan,” tambah Anca.
Senada dengan, Burhanuddin Usman mengungkapkan, seharusnya Gubernur Sulsel mempertimbangkan penetapan tuan rumah Porprov 2022 mendatang dan harus mengacu kepada mekanisme yang telah dilalui oleh para calon tuan rumah.
Baca Juga: Atlet Cabor Balap Motor Berhak Atas Medali Emas di Kelas 150 Cc Perorangan
Kabupaten Sinjai kata dia, bahkan telah melalui proses itu. Sehingga dengan adanya keputusan yang diduga sepihak tersebut tentu akan menciderai hasil rapat anggota tahunan KONI Sulsel beberapa waktu lalu.
“Buat apa ada rapat tahunan yang mempertemukan semua pengurus KONI yang ada di Sulsel kalu toh bukan itu yang dijalankan. Ya konsisten donk,” kata Usman, saat dikonfirmasi, Jumat (28/9/2018) sore. (*)
Editor/Irawan.