KABARSINJAI.COM, MAKASSAR, – Polemik penetapan penyelengaraan tuan rumah bersama Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2022 terus berkepanjangan. Gelombang penolakan tuan rumah bersama ini tidak hanya datang dari anggota KONI Sulsel, namun penolakan tersebut juga datang dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Olahraga Sulsel.
Bahkan penolakan tuan rumah bersama yang tertuang dalam putusan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, pada 28 September 2018 lalu, Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga Sulsel melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (12/10/2018).
Baca Juga: Parkir Elektronik RSUD Sinjai Bakal Diuji Coba Gratis
Mereka mengaku datang sebagai bentuk keprihatinan, untuk menyuarakan Demokrasi yang dianggap telah cedera dengan putusan Gubernur, sebab dalam rapat anggota tahunan KONI Sulsel, Kabupaten Sinjai berhasil meraih suara terbanyak 21 sedangkan Kabupaten Bulukumba hanya 3 suara melalui vooting.
“Demokrasi pemilihan tuan rumah Porprov telah dicederai dengan adanya SK tuan rumah bersama, padahal dalam rapat anggota tahunan KONI Sulsel yang dihadiri 24 Kabupaten/Kota pada 12-14 Agustus lalu dan menyepakati Sinjai jadi tuan rumah melalui hasil vooting,” pungkas Muhammad Jefri, Jenderal Lapangan Aksi Unjuk Rasa.
Dikatakan, dengan melihat fakta-fakta dari hasil Rapat Anggota tahunan KONI Sulsel, Jefri menambahkan jika kuat dugaan putusan tuan rumah bersama ini terkesan dipolitisasi oleh Gubernur Sulsel. “Kami dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Olahraga Sulsel tegas menolak tuan rumah bersama,” sambung Jefri.
Meski tidak berhasil menemui Gunernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Olahraga Sulsel tetap melanjutkan Aksi ini, dan meminta agar Gubernur mencabut SK tuan rumah bersama, serta meminta transparansi hasil visitasi KONI Sulsel terkait tuan rumah Porprov 2022.
Baca Juga: Wabup Sinjai Ajak Peserta Kemah Literasi KNPI Lawan Hoax
“Kami mendesak Gubernur Sulsel segera menerbitkan SK baru berdasarkan rapat anggota KONI Sulsel dan mengembalikan hak demokrasi KONI Sulsel,” jelasnya.
Jefri, yang juga mendatangi kantor DPRD Provinsi meminta pihak DPRD Sulsel memanggil Gubernur dan KONI Sulsel terkait polemik SK penetapan tuan rumah Porprov 2022.
“Ini harus disikapi dengan tegas oleh DPRD Provinsi, jangan sampai demokrasi yang selama ini menjadi benteng bangsa Indonesia sesuai Sila ke 4 Pancasila benar-benar dilabrak,” tutup Jefri saat mendatangi kantor DPRD Sinjai untuk menggelar aksi yang sama. (Mirza)
Editor/Irawan.
