SINJAISINJAI – Pemerintah Pusat memberi tambahan kuota haji untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 861 menjadi total 8.133 untuk tahun 2024. Tambahan kuota itu terbanyak dari 38 provinsi se-Indonesia, mengingat Sulsel memiliki antrean waktu tunggu haji terlama hingga 47 tahun.
“Kuota tambahan Sulsel 861, jadi kuota tertinggi ketiga di Indonesia yang mendapatkan kuota tambahan,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Ashabul Kahfi dalam acara sosialisasi haji di Kantor Kemenag Sulsel, Jalan Nuri, Makassar, Rabu (6/12/2023).
Ashabul Kahfi berharap tambahan kuota haji dari 7.272 di tahun 2023 menjadi 8.133 di 2024 dapat mengurangi masa tunggu haji di Sulsel yang sudah tembus 47 tahun. Masa tunggu haji di Sulsel merupakan yang terlama di Indonesia.
“Di Indonesia ternyata memang provinsi yang paling panjang antreannya itu adalah Sulawesi Selatan, dan kalau bicara kabupaten atau kota apa yang terlama antriannya di Sulsel ini adalah Kabupaten Bantaeng,” ungkapnya.
Ashabul Kahfi juga mengungkapkan Pemerintah Indonesia masih terus berupaya melobi Pemerintah Arab Saudi agar terus diberikan tambahan kuota haji setiap tahun. Jika hal itu terjadi maka dapat mengurangi waktu tunggu di Sulsel.
“Insyaallah itu akan didistribusi secara proporsional ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sulsel dengan harapan penambahan kuota ini daftar antrean ini bisa diurai sehingga mungkin yang 47 tahun bisa menjadi 40 tahun yang 40 tahun bisa menjadi 30 tahun,” ungkap Ashabul Kahfi.
Terkait dengan biaya haji 2024, Ashabul Kahfi mengatakan pemerintah telah menetapkannya biaya haji sebesar Rp 93.410.286. Biaya tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 3 juta dari tahun sebelumnya.
“Jadi usulan awal Rp 105 juta, memang banyak dikritik banyak dievaluasi dan setelah kita melakukan pembahasan siang malam di DPR akhirnya kami bisa menurunkan angka Rp 93 juta,”
Biaya tersebut dinilai Ashabul Kahfi sudah cukup proporsional dan terjangkau. Pemerintah bersama DPR bisa saja mengurangi lagi biaya haji, tapi itu akan berdampak pada keberlanjutan pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
“Kan salah satu tugas BPKH ini menyiapkan nilai manfaat, nilai manfaat ini kan berkesinambungan, sehingga harus ada presentasi yang berimbang antara kewajiban jemaah dengan nilai manfaat dari BPKH,” jelasnya.
Pengurangan biaya haji nantinya akan berdampak pada nilai manfaat, dimana banyak calon jemaah haji lainnya yang masih antre dan membutuhkan nilai manfaat dari biaya haji.
“Bisa saja kita tekan lagi biaya haji, katakan di angka 50 juta tapi kan konsekuensinya di nilai manfaat. Sementara itu kan jemaah haji yang antre ini kan masih banyak masih ada 5,3 juta yang antre yang juga ingin mendapatkan nilai manfaat sayang sama,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sulsel Ikbal Ismail menjelaskan penambahan kuota haji masih asumsi dan mengacu kuota haji Sulsel tahun 2023 sebanyak 7.272 jemaah. Angka itu kemudian ditambahkan dengan kuota tambahan 861 jemaah dari pusat untuk Sulsel tahun depan.
“(Proyeksi kuota haji 2024 di Sulsel) 8.133 kuota bila sudah masuk tambahan ya, kalau belum 7.272,” ujar Ikbal di kantor Kemenag Sulsel, Sabtu (2/12).
Masih menurut pernyataan Ikbal sebelumnya, 5 persen atau 342 dari kuota 8.133 tersebut akan diberikan untuk calon jemaah haji lansia.
“Jadi dari kuota nanti 241.000 diberikan untuk lansia itu 5% untuk Sulawesi Selatan. Jadi sekitar 342 lansia untuk Sulawesi Selatan, nanti 342 itu terbagi lagi ke semua daerah,” ucap Ikbal.
Sumber berita/Detiksulsel