Terungkap, Ternyata Ini Masalahnya Nelayan Sinjai Dilarang Tangkap Ikan Diperairan Barru

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Komisi II DPRD Sinjai mengadakan rapat kerja (Raker) bersama Dinas Perikanan di Ruang Rapat DPRD, Selasa (30/7/19)

Raker ini membahas permasalahan nelayan Kabupaten Sinjai yang dilarang beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Barru.

Kasi Perikanan Dinas Perikanan, Mappakaya menjelaskan kronologi penyebab nelayan Sinjai dilarang beroperasi di perairan Kabupaten Barru, yaitu lampu set yang digunakan nelayan Sinjai terlalu terang yang berdampak pada penghasilan ikan nelayan Sinjai cukup banyak.

“Inilah yang dipermasalahkan yang menyebabkan nelayan Kabupaten Barru merasa iri sehingga nelayan Sinjai diminta di pulangkan,” katanya.

Adanya petisi atau surat pernyataan yang keluar di Barru dianggap merugikan nelayan Sinjai, sebab salah satu isi dalam pernyataan tersebut berbunyi bahwa hasil tangkapan ikan nelayan Sinjai di periaran Barru harus di jual kepada masyarakat Barru itu sendiri.

” Para punggawa Sinjai berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai bisa berkordinasi ke Pemerintah Kabupaten Barru melalui Dewan sehingga nelayan Sinjai bisa beroperasi kembali tahun depan di perairan Barru,” tambah Mappakaya menyampaikan harapan nelayan Sinjai.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Ibrahim merespon agar ada tindakan dari Pemda mengenai persoalan ini. “Ada diskriminasi kepada nelayan kita karena dilarang beroperasi disana dengan adanya beberapa pernyataan tersebut,” katanya.

Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Sinjai Hj. Fitrawati mengaku prihatin dengan nelayan Kabupaten Sinjai. Langkah selanjutnya dari Komisi II, akan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Kami cukup prihatin dengan kejadian ini, kami akan meminta Pemprov untuk dipertemukan dengan Pemerintah Kabupaten Barru agar persoalan ini dapat terselesaikan sehingga nelayan Sinjai dapat beroperasi lagi,” jelasnya.

Selain nelayan Sinjai, Raker ini juga membahas realisasi TPI Lappa Higienis yang hingga saat ini belum berfungsi. Hal itu disebabkan karena belum lengkapnya sarana dan prasarana. Sehingga persoalan TPI Higienis selanjutnya juga akan dilakukan study banding ke daerah yang telah mempunyai TPI Higienis. (Nitha/Adi)

Editor/Andis