Tuntaskan Sosialisasi Perda, Sekkab Sebut MoU dengan IHI Sinjai Perlu Dilakukan

KABARSINJAI.COM, Sinjai, – Yayasan Institut Hukum Indonesia (IHI) Biro Kabupaten Sinjai, kembali melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sinjai, Rabu (31/7/2019)

Sosialisasi di titik keempat ini dipusatkan di Aula Hotel Rofina, untuk Kecamatan Sinjai utara, Bulupoddo, dan Pulau Sembilan, setelah sebelumnya sukses di gelar di Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Tellulimpoe.

Bupati Sinjai yang di wakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Sinjai, Drs Akbar, mengaku mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh IHI tersebut.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas inisiatif tersebut untuk membantu pemerintah daerah, dimana memang pemda memiliki keterbasan untuk menjangkau masyarakat untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada.

“Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan tersebut, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini kedepan bisa lebih ditingkatkan dan di optimalkan,” katanya.

Menurutnya tidak banyak lembaga yang bisa mengambil peran seperti ini, sehingga ia berharap sinergitas IHI dengan pemerintah kedepan dapat lebih diperkuat dalam mengawal kebijakan pemerintah kedepan.

“Kalau perlu bagian Hukum nanti bisa menjalin MoU dengan IHI Sinjai dalam hal sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan pemerintah daerah, sehingga kedepan setiap kebijakan bisa secara efektif sampai ke masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Yayasan Institut Hukum Indonesia Kabupaten Sinjai, Asdar Palewai, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai peran aktif lembaga dalam mengawal pelaksanaan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, khususnya dalam sektor pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dalam Sosialisasi ini, ada tiga materi Perda yang di sosialisasikan diantaranya, Perda Bantuan Hukum Gratis Bagi warga miskin, Perda Trantib, dan perda Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” ungkapnya.

Maksud dari sosialisasi tersebut, ungkapnya, untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat desa dan BPD sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyebar luaskan kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah daerah.

“Jadi ini titik terakhir kami setelah sebelumnya di tiga titik lainnya yang mencakup Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Sinjai Selatan, Sinjai Borong dan Tellulimpoe yang kami gabung,” katanya.

Turut hadiri sebagai narasumber Perwakilan dari Dandim 1424 Sinjai, Kapolres Sinjai, Kabag Hukum Dan Ham Setdakab Sinjai, yang mewakili Kadis Pol PP dan Damkar Sinjai, perwakilan dari Dinas PMD Sinjai. (Adi)

Editor/Andis