oleh

Upaya Pencegahan Korupsi, BPKP Bekali Pejabat OPD Sinjai Fraud Risk Assesment

KABARSINJAI.COM, Sinjai – Fraud Risk Assesment (FRA) pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, diadakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan ini ini berlangsung selama dua hari 10-11 Oktober 2019 di Aula Dinkes Sinjai, sebagai upaya mitigasi resiko terjadinya Fraud (Korupsi). OPD yang menjadi sampel FRA tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sinjai.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai A. Adeha Syamsuri mengatakan, FRA bertujuan untuk memberikan pencerahan dan ilmu yang banyak dalam rangka penciptakaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai UU nomor 28 tahun 2009.

FRA, kata dia sangat bermanfaat, apalagi sesuai arahan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa yang selalu menekankan agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus senantiasa diterapkan dalam mendukung visi misi Pemkab Sinjai.

Baca Juga: Terus Bertambah, Ini Jumlah Pengungsi Wamena yang Telah Tiba di Sinjai

“Karena sesungguhnya kegiatan ini kita mudah mendeteksi secara dini dimana titik-titik terjadinya kecurangan, pelanggaran dan terjadinya korupsi sehingga kita tidak terjerumus didalamnya,” katanya, Kamis (10/10/19)

Senada, Pengendali Teknis Bidang Investigasi II BPKP Provinsi Sulsel, Gusti Arif mengungkapkan, jika FRA ini juga meningkatkan pengelolaan resiko serta pencegahan dan deteksi dini korupsi dengan sasaran kegiatan.

“Kami di investigasi, tugasnya selain membantu para penegak hukum, juga membantu (memberikan pemahaman pencegahan) kepada siapa saja agar tidak dipanggil oleh aparat hukum”, ucapnya.

Baca Juga: Empat Kelompok Nelayan di Sinjai Dapat Bantuan Perahu dari BI, Lihat Selengkapnya

Diharapkan kegiatan ini terus berkesinambungan dan menjadi fokus perhatian semua pihak.

Sementara itu, Kadis Kesehatan dr Andi Suryanto Asapa menyambut baik FRA tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan ini akan membuka wawasan dan melihat potensi kesalahan dalam penyusunan kegiatan, sekaligus memberikan langkah-langlah pencegahan korupsi.

Untuk itulah, semua pejabat Eselon III dan IV di dua OPD ini diwajibkan untuk hadir mengikuti workshop Assessment dan FGD. Itu untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilakukan karena bisa saja ada yang perlu di perbaharui karena kondisinya berbeda.

“Semua kegiatan dari Dinkes dan Disdik akan dibedah, bagaimana SOP nya, jangan sampai ada yang perlu diperbaharui karena kondisinya berbeda”, ujarnya.

Baca Juga: Datangi Pengungsi Wamena, Ketua TP PKK Sinjai Merasa Tenang

Dengan begitu, Dr. Dedet sapaan Andi Suryanto Asapa yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kadis Pendidikan Sinjai, berharap setelah Assessment in akan ada rekomendasi yang diberikan kepada kepala dinas untuk ditindaklanjuti.

“Harapannya apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan rencana. Mudahan-mudahan ada masukan kalau memag ada belum lengkap, ada yang belum detil. Tetapi dari kemarin kami sudah melihat SOP dan mudahan-mudahan itu sudah memadai dan kami juga minta bantuan dikoreksi saja”, harapnya. (Adi)

Editor/Bahar

Komentar Facebook

BERITA TERBARU