Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Kabag Hukum Setdakab Sinjai Berharap Pelaporan LHKPN Rampung Sebelum 31 Maret 2018.

KS –¬†Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur (BKPSDMA) Sinjai melalui Sub Bidang Status dan Kedudukan Hukum Pegawai, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Filing Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Aula BKPSDMA Sinjai. Senin, (12/03/2018).

Bimtek yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dihadiri Sejumlah operator dan auditor Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Sinjai.

Kepala Sub Bidang Status dan Kedudukan Hukum Pegawai, Muh. Yusran Rahman yang ditemui mengatakan Bimtek ini dilakukan sesuai dengan Perbub Nomor 41 tahun 2017, tentang LHKPN dimana diatur bahwa ada beberapa pejabat wajib lapor harta kekayaan termasuk Bupati dan Wakil Bupati hingga pejabat eselon II dan III.

Bimtek ini, jelasnya juga bertujuan untuk memberikan bekal kepada para operator dan auditor yang berada di Perangkat Daerah untuk mempelajari, dan memahami Aplikasi Online (E-Filing) LHKPN.

” Jadi nanti setelah mereka sampai di Instansi masing-masing mereka akan mengajarkan langsung kepada wajib lapor LHKPN itu sendiri, dengan menggunakan Aplikasi LHKPN,” pungkas Muh. Yusran Rahman.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Sinjai, Lukman Dahlan mengaku Bimtek ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Selain itu, menurutnya pelaporan LHKPN ini juga sangat berdampak pada pengurusan promosi jabatan hingga proses pensiun bagi yang melanggar atau tidak melakukan pelaporan LHKPN.

Olehnya itu, Lukman berharap agar pelaporan LHKPN bisa segera diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yakni, tanggal 31 Maret 2018.

” Tahun 2016 yang lalu kita berhasil berada pada urutan kedua Se Sulsel Pelaporan LHKPN dengan angkat 98,7 Persen, semoga dengan adanya Aplikasi LHKPN ini bisa lebih baik lagi, artinyamudah-mudahan sebelum tanggal 31 Maret semuanya sudah selesai, karena kalau tidak melaporkan akan dikenakan sanksi Administasi, yakni tidak bisa melakukan promosi jabatan atau tidak bisa pensiun sebelum ada pelaporan LHKPN,” tutup Lukman.

A. MIRZA/HIRMAN.