KABARSINJAI – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong pemanfaatan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) untuk menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya sudah melakukan analisis perihal harga jual gas dari jargas dengan harga jual LPG tabung non subsidi.
Dadan menyebutkan, harga jual gas dari jargas bisa lebih murah dibandingkan dengan harga jual LPG tabung non subsidi.
“Kita sudah analisa kalau dengan harga gas yang sekarang itu, (harga gas jargas) ke masyarakat itu lebih mahal dari pada LPG 3 kg (subsidi). Tapi lebih murah sebetulnya daripada LPG yang komersial (non subsidi),” jelas Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Namun demikian, dia menyebut, dengan harga gas di hulu US$ 4,72 per MMBTU, harga gas untuk jargas memang masih lebih mahal dibandingkan harga jual LPG bersubsidi per kilo gramnya.
“Tapi kalau dengan harga US$ 4,72 (per MMBTU) yang sekarang, itu harganya masih di atas harga per kilonya LPG yang subsidi,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya kini tengah mengkaji skema agar harga gas untuk jargas bisa lebih kompetitif bagi masyarakat, khususnya konsumen LPG bersubsidi.
“Kita lagi ngitung. Ya oke kalau itu besaran mana subsidinya. Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya sekian. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, sehingga penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun,” imbuhnya.
Namun yang pasti, Dadan mengatakan, untuk bisa memperluas jargas di Indonesia, diperlukan pembangunan infrastrukturnya terlebih dahulu.
Untuk diketahui, Menteri ESDM saat dijabat oleh Arifin Tasrif pernah menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya menggenjot penggunaan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Salah satunya melalui pemberian subsidi.
Menurut Arifin, saat ini pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi di sektor hulu untuk penggunaan jargas rumah tangga, sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat.
“Kita lagi mengolah kebijakan bagaimana harga gas bumi itu bisa murah. Sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu, jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas ya,” kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Arifin berharap kebijakan ini mampu menekan angka subsidi impor gas Liquefied Petroleum Gas (LPG). Terutama yang selama ini cukup membebani keuangan negara dan menguras devisa.”
“Nah nanti kalau pakai jargas kita sendiri hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima bisa dapat harga yang dalam jangkauan,” tambahnya. (cnbc)
